Palu,- Ketua DPRD Sulteng Dr HJ Nilam Sari Lawira SP, MP dan Waket I HM Arus Abdul Karim bersama Ketua ketua Fraksi di DPRD Sulteng masing masing, Dr Alimuddin Paada, MS, H Zainal Abidin Ishack, Abdul Karim Aljufrie, H Ambo Dalle, Ismail Junus SE, HM Nur Dg Rahmatu, Ibrahim Hafid, Wiwik Jumatul Rofiiah S.Ag,MH, Rahmawati M Nur, Ellen Esther Pelealu dan Drs Enos Pasaua menemui para pengunjuk rasa yang memprotes kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan mendesak agar DPRD Sulteng secara kelembagaan menyampaikan protes tersebut ke Pemerintah Pusat.
Para wakil rakyat dari berbagai Daerah Pemilihan ( Dapil) ini menemui mahasiswa di depan halaman kantor DPRD Sulteng yang menggelar unjuk rasa pada Senin (12/9/22) usai menggelar rapat Paripurna dalam rangka menetapkan APBD Perubahan Tahun 2022.
Unjuk rasa yang dilakukan sekitar 1000 an mahasiswa dari Universitas Tadulako (Untad) yang menamakan dirinya Aliansi Rakyat Menolak BBM, tiba di DPRD sekitar pukul 10.00 Wita, saat DPRD Sulteng juga akan menggelar Rapat Paripurna di ruang Sidang Utama DPRD Sulteng untuk menetapkan Rancangan APBD Perubahn . Akibatnya, pimpinan dan anggota DPRD, termasuk gubernur Sulteng harus melalui pintu belakang kantor DPRD Sulteng agar bisa menembus kantor DPRD yang sebenarnya hanya bisa dilalui beberapa menit karena berhadapan langsung dan hanya di batasi jalan. Untuk menerima unjuk rasa tersebut, pimpinan memutuskan akan di hadapi usai rapat tersebut.
Tiba di hadapan para pengunjuk rasa, ketua DPRD yang disebut-sebut akan melenggang ke Senayan ini, bersamaan dengan para ketua fraksi datang berjalan kaki di tengah terik matahari yang luar biasa. Kedatangan rombongan para wakil rakyat kemudian disambut tepukan tangan pengnjuk rasa yang berasal dari mahasiswa Untad dan di koordinir oleh Mulky. Para pengnjuk rasa yang di kawal aparat keamanan gabungan Polda Sulteng, Polresta dan dari Polsek , sedikit memanas, saat para wakil rakyat ini sudah dihadapan mereka.
Namun pengunjuk rasa mengulur waktu dengan orasi yang juga tak habis habisnya. Suasana agak mereda saat ketua DPRD Sulteng mengatakan, menerima tuntutan delapan tuntutan, yakni menolak kenaikan BBM, penghapusan dana pensiun anggota DPR RI, perketatan pengawasan Perpres No 17 Tahun 2021, naikkan upah buruh dan tenaga honorer, selain itu, tuntutan lainnya adalah nasionalisasikan asset vital di bawah control rakyat, perbaiki tata kelolah Migas, kurangi tunjangan pensiunan anggota DPR RI dan stabilisasi harga BBM.
Untuk meyakinkan para pengunjuk rasa, mereka meminta agar ketua DPRD dan ketua ketua fraksi menandatangani surat peryataan sikap menolak kenaikan BBM, tak ragu para wakil rakyat ini menyepakati dan membubuhkan tandatangan, mereka beralas bahu dan punggung pegawai sekretariat DPRD.
Seperti kita ketahui, gelombang aksi unjuk rasa yang datang dari berbagai elemen mahasiswa dalam kurun satu minggu ini, sejak Bahan bakar Minyak (BBM) di umumkan pemerintah 1 September 2022 mengalami kenaikan, sejumlah komunitas datang silih berganti menggelar unjuk rasa untuk memprotes kenaikan tersebut.***ID
