Ketua Organda Sulteng mengharapkan adanya kebijakan keringanan pembayaran pajak STNK angkutan umum, khususnya anggota Organda.
Kapolda Rudi Sufahriadi mengaku akan melakukan pemetaan terlebih dahulu. ‘’Mohon dibantu Kabinda dan Pemda. Bila memang ada penyalahgunaan BBM subsidi kita akan tindak.
Kabinda Arman Dahlan menilai perbedaan harga Solar subsidi dan non subsidi bisa menjadi pemicu penyalahgunaan penjualan dan distribusi di lapangan. Terlebih, kurangnya serius pihak pihak terkait melakukan kerjasama monitoring dan evaluasi.
Rapat Muspida itu menghasilkan beberapa poin. Pertama; Pemprov mendukung langkah Polda memetakan dan penindakan pelaku penyalahgunaan BBM Jenis Solar subsidi; kedua membentuk Satgas Pengawasan BBM bersubsidi tepat sasaran, terdiri Polri, TNI, Kabinda , Kajati dan Pemprov; ketiga; Gubernur meminta Sekda untuk melakukan kajian hukum terkait dengan persetujuan pemutihan pembayaran pajak STNK bus, mobil angkutan dalam kota dan antar wilayah anggota Organda; Keempat, Gubernur meminta Kadis Perhubungan membuat telaah staf dan kajian tidak
menaikkan tarif angkutan antar kota di Sulteng; Keenam meminta seluruh anggota Organda untuk sabar dan seluruh aspirasinya sedang dalam pengkajian. ***
Editor : andono wibisono
