“Tapi itupun tidak lamban. Saat Presiden Joko Widodo berkuasa pertama kali belum ada badan siber sama sekali. Pada 2018 kemudian dibentuk badan siber, lembaga sandi negara diubah menjadi badan siber. Hanya dalam waktu empat tahun saja di setiap angkatan ada pusat siber termasuk di kepolisian dan badan intelijen. Tingkat adaptasinya ternyata lebih cepat,” katanya.
Di Indonesia, kerusakan yang terjadi belum sistematis. Padahal menurutnya selama 2020-2021 saja terjadi 240 juta kali anomali seperti malware, phishing, ransomware, pencurian data hingga gangguan server.
“Artinya satu bulan 20 juta kali, hampir 1 juta per hari atau ratusan ribu dalam waktu 24 jam saja. Tapi belum ada kan serangan yang merusak secara sistematis dan struktural,” katanya.
Nah, tantangan terbesar untuk membentuk angkatan keempat ini adalah menyiapkan sumber daya manusia yang khusus mempelajari dunia siber.
