Ribuan media online itu berdarah-darah dengan masing masing kemampuannya membiayai sendiri medianya. Membangun website sendiri, membeli template dan domain sendiri. Yang memiliki conten creator tentu menggaji, biaya operasional listrik dan telekomunikasi. Membuat perusahaan tentu membayar pajak.
Tak ada sedikit pun subsidi pemerintah pada pelaku media startup di daerah dari kementerian Kominfo. Bekerja sama pemberitaan dengan pemerintah daerah pun profesional. Bila ditaksasi harga per berita lebih mahal bayar parkir kendaraan Pak Presiden. Miris bukan?
Bapak Presiden Joko Widodo yang bijaksana, pelaku media startup di Sulteng tak jauh berbeda dengan wilayah wilayah lain di Indonesia Timur. Terlebih pasca bencana Covid 19. Terseok-seok, kepala jadi kaki – kaki jadi kepala. Tak sudi satu pun perbankan melirik pelaku media startup. Kami belum dilirik sebagai pangsa pasar usaha yang menjanjikan. Bahkan, bisnis media startup secara umum di daerah dilihat sebagai pihak yang ditakuti.
Saya mendengar langsung di arena HPN 2023 Medan, Bapak presiden
meminta BUMN dan Pemda turut memberikan kontribusi bagi pengembangan media yang berkelanjutan. Akibat ancaman disrupsi dan krisis dunia saat ini.
