SULTENG – Pemilu setahun lagi. Mesin politik butuh dipanaskan. Bahkan sejumlah politisi sudah mulai banyak turun ke bawah (Turba). Tahun 2023 tahun politik. Tahun sensitif aspirasi masyarakat. Politisi pasti atensi. Konsekwensinya, sejumlah politisi yang aktif di legislatif menyalurkan aspirasi di pokok – pokok pikiran lazim dikenal Pokir.
Pokir para anggota dan pimpinan di legislatif berbeda. Ketua, wakil ketua dan anggota dalam konsensus porsinya berbeda. Disebut konsensus karena tidak jelas regulasinya. Tak ada undang-undangnya, bahkan Perdanya. Bahwa porsi pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah berbeda. Acuan jumlah suara sebagaimana jatah dana pembinaan Parpol di Kesbang juga tak sama persis besaran atau prosentase nilai Pokir pimpinan dan anggota.
Berapa nilai Pokir Ketua DPRD? Wakil Ketua? Dan anggota? Sejumlah pihak enggan buka mulut. ‘’Saya tidak tanya – tanya kalau jumlahnya. Intinya paling besar ketua dan setelah wakil ketua. Anggota sama,’’ ujar staf sekretariat DPRD Sulteng yang membidangi anggaran.
Salah seorang pejabat tingkat pratama di Pemprov kepada redaksi mengaku OPD dipenuhi Pokir Anleg DPRD. Bahkan ada OPD kegiatan reguler sudah tidak ada. ‘’Coba saja list Pokir di Dinas Ketahanan Pangan sana hahaha. Pasti di atas lima puluh miliar. Semua akan dipecah menjadi proyek penunjukkan langsung alias PL. Tanya juga di Bina Marga, Cikasda dan Perkintam. Dinas – dinas basah juga ada itu di Dikjar dan lainnya,’’ sebutnya serius dan meminta namanya dirahasiakan.
‘’Jadi jangan heran kalau ada namanya nanti petani Pokir, UMKM Pokir, nelayan Pokir dan seterusnya. Ini mestinya sudah dibuatkan regulasi. Sayang gubernur dan juga TAPD tidak kritis. Fiskal daerah meningkat tapi yang membengkak Pokir dan satu lagi perjalanan dinas juga naik,’’ ujarnya dengan nada sinis. ***
editor : andono wibisono
