Sementara, harga LPG yang diatur hanya di tingkat pangkalan.
“Harga yang diatur hanya sampai pangkalan, pemerintah daerah tidak mengatur di pengecer. Inilah yang sering dipermainkan,” ujarnya.
Dengan aturan yang baru, pangkalan bisa menjual langsung ke masyarakat hingga 80%. Sisanya, sebanyak 20% dijual lewat pengecer.
“Artinya 80% harga LPG subsidi ini dikendalikan dengan harga eceran tertinggi yang diatur oleh Pemda. Ini yang terus kami pastikan agar pelaksanaannya berjalan lancar dan 20% betul-betul bisa kita kendalikan harganya,” katanya.
Di sisi lain, Nicke mengatakan, kuota LPG 3 kg dan solar diprediksi melebihi target alias kuotanya jebol. Hal ini sejalan pulihnya perekonomian Indonesia pasca pandemi COVID-19 yang mendorong permintaan.
“Dengan recovery ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang membaik salah satu dampaknya adalah BBM subsidi dan LPG subsidi ini demand-nya merangkak naik,” katanya.
