Palu,- Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo memimpin Rapat Koordinasi secara virtual, terkait Percepatan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilkada 2024.
Rapat tersebut di ikuti Sekretaris Daerah Kota Palu Irmayanti Pettalolo mewakili Wali Kota Palu serta sejumlah Pemerintah Daerah (Pemda) se-Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, dan Gorontalo.
Kegiatan kali ini berlangsung di ruang pertemuan kantor Wali Kota Palu, pada Selasa, 21 November 2023.
Dikesempatan itu, Wamendagri mendorong beberapa Pemda di Sulawesi untuk segera mempercepat penandatanganan NPHD terkait Pilkada.
Wempi mengatakan, realisasi NPHD penting untuk memastikan kebutuhan anggaran Pilkada Serentak 2024 di wilayah tersebut terpenuhi.
Seperti diketahui, Mendagri telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 900.1.9.1/435/SJ Tahun 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pilkada Tahun 2024 yang ditujukan kepada seluruh kepala daerah.
Surat tersebut menegaskan alokasi anggaran Pilkada 2024 dibebankan pada APBD Tahun Anggaran (TA) 2023 dan 2024. Adapun total dana hibah yang disepakati bersama, 40 persen berasal dari APBD 2023 dan 60 persen APBD 2024.
“Namun, sampai dengan hari ini perkembangan yang kita lihat dari laporan yang kami dapatkan dari Ditjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri bahwa banyak provinsi kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang belum melakukan penandatangan NPHD,” katanya.
