Berdasarkan data Kemenko Polhukam yang dipaparkannya, terdapat 2.163 laporan masyarakat, pada tahun 2022. Isu pertanahan dari data tersebut, mencapai 1.406 laporan atau 65 persen kepada Kemenko Polhukam.
Tapi, persentase laporan pertanahan mengalami penurunan tiga persen, pada 2023, yaitu 63 persen. Sedangkan jumlah laporannya lebih banyak, yaitu 2.144 laporan.
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan, banyak hal dapat dilakukan. Meski dia mengatakan, hanya mendapat waktu singkat, yaitu tujuh hingga delapan bulan menjabat menteri ATR/BPN.
“Yang pasti saya akan melanjutkan program program yang dijalankan selama ini. Tersisa beberapa pekerjaan rumah, misalnya untuk pendaftaran tanah sistemtis dan lengkap (PTSL),” kata AHY kepada rri.co.id di tempat yang sama.
AHY menerangkan, PTSL tersebut terdiri dari 120 juta bidang tanah. “Yang harus dituntaskan pada tahun 2024, dan sampai hari ini selesai 110-an juta,” ucap AHY.
