Dengan tiga indikator data tersebut maka Pemprov Sulteng memahami kritik Ketua DPRD Dr Nilam Sari Lawira di Forum Perangkat Daerah Seni, 18 Maret 2024 di Palu kurang tepat. Karena Pemprov mengukur kinerja dengan indicator capaian RKPD. Bukan RPJMD. Demikian diterangkan Sekdakprov Novalina dan Ketua Bappeda Dr Sandra Tubondo, serta Asisten II Setdaprov Rudi Dewantoro kepada tenaga ahli gubernur untuk disampaikan kepada khalayak, Selasa 19 Maret 2024.
Sebelumnya, Nilam yang memenangi DPR RI Dapil Sulteng di Pileg 2024 sebesar 178 ribuan, menyebut kegagalan itu berpangkal pada perencana dana gen pembangunan. Dengan melakukan yang tidak seharusnya. Yakni merencanakan kegagalan dan menggagalkan perencanaan. ‘’Ini apa yang saya sebut dengan planning to fail and failing to plan,’’ tulis sebuah media online.
Bahkan Nilam dengan terang benderang proses perencanaan pembangunan di Pemprov terjadi banyak missing link. Antara RPJPD, RPJMD, Rentra OPD, RK OPD, dan missing link RKPD dengan KUA, dengan PPAS menjadi pemandangan tahunan. ‘’Proses penyusunan APBD Sulteng dari tahun ke tahun bersama DPRD. Tidak pernah dengan lembaga lain. Karena ada hak DPRD disana yaitu menyusun anggaran belanja dan pendapatan daerah setiap tahun. Bila ada missing link apakah hal itu tidak mengganggu kinerja DPRD pula. Dan setiap tahun diawasi. Yang memberikan data pada ibu ketua terhormat mungkin kurang tepat,’’ tulis Andono Wibisono, tenaga ahli bidang komunikasi publik gubernur.
