PALU,– Wakil Gubernur (Wagub) Sulteng Ma’mun Amir secara langsung membuka Rapat Konsultasi Program Keluarga Harapan (PKK) se – Sulteng di Sriti Convention Hall, Selasa (23/4/2024).
Dalam kesempatan tersebut, Wagub Sulteng memberi penjelasan terkait pertanyaan seputar Kartu Sulteng Sejahtera (KSS).
Menurut wagub, semasa kampanye pilkada 2020 lalu, kartu tersebut telah dicabut atau ditarik dari masyarakat sesuai rekomendasi penyelenggara pemilu dengan alasan KSS bukan media kampanye.
“Bukan media kampanye, tapi isi (program) di dalam kartu tetap kita laksanakan lewat OPD terkait,”ujarnya meluruskan simpang siur KSS.
Setelah resmi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng, maka lahirlah beberapa program OPD yang merupakan hasil penjabaran dari KSS. Diantaranya Bantuan Tunai (BANTU) yang dikelola oleh Dinas Sosial Provinsi Sulteng.
Program BANTU menyasar keluarga miskin kategori ekstrim (desil 1) dengan pemberian bantuan uang tunai sebesar 1 juta rupiah per tahun dan sudah dimulai sejak 2022.
Kemudian Dinas Pendidikan Provinsi Sulteng, meluncurkan program sekolah gratis tingkat SMA/SMK dan SLB dengan menggunakan dana BOS daerah.
