Sementara itu, dari Kelurahan Sigi, tokoh masyarakat menyampaikan persoalan tapal batas antara Kota Palu dan Kabupaten Sigi yang masih belum tuntas sejak 2012. “Pemasangan batas tidak melibatkan kami. Patoknya sudah kami cabut dan kami simpan di kantor kelurahan. Kami mohon Gubernur memfasilitasi ini karena sudah terlalu lama dibiarkan menggantung,” ucapnya.
Dari Kelurahan Tipo, warga menyuarakan protes terhadap tumpang tindih penguasaan tanah yang menimbulkan konflik administratif dan sosial. SKPT ganda yang diterbitkan atas nama warga Kalora di atas wilayah Tiko dituding menjadi sumber masalah. “Kami minta kejelasan status wilayah kami. Jangan sampai masyarakat jadi korban karena permainan administrasi yang tidak adil,” ujar perwakilan warga Tipo. ***
