editor : admin redaksi | bocor alus tempo
JAKARTA – Pasca Agustus 2025 berkabung, terjadi pembakaran sejumlah gedung dan fasilitas umum di beberapa kota selain Jakarta, beredar 17+8 tuntutan mahasiswa, buruh, dan masyarakat sipil.
Salah satunya, beberapa tunjangan anggota DPR RI yang menyulut aksi demonstrasi berujung tewasnya beberapa warga sipil. Termasuk Affan Kurniawan, driver Ojol.
Menurut data podcast bocor alus tempo menyebutkan bahwa setiap anggota DPR RI menerima fasilitas tak hanya tempat tinggal. Selain kesehatan ada hak keuangan dari reses dan kunjungan ke daerah pemilihan (Kudapil).
Periode sekarang, tiap anggota DPR RI melakukan reses memperoleh dana Rp702 juta per orang. Periode sebelumnya hanya Rp360 juta/orang. Naik hampir 100 persen.
Sedangkan Kundapil periode lalu Rp160 juta per orang, periode kali ini naik menjadi Rp216 juta/orang. Setiap anggota setahun dapat jatah Kundapil sampai delapan kali.
Apabila dua kegiatan anggota DPR RI, yaitu dari Reses dan Kundapil di total maka dapat mengantongi rupiah hingga Rp5,2 miliar setiap orang/tahun. Bila ditambah dengan honor setiap bulan Rp230 juta versi Fitrah, maka sebesar Rp7,9 miliar.
Pendapatan setiap tahun Rp7,9 miliar bila dibagi 12 bulan, anggota DPR RI menerima Rp658 juta/bulan. Bila menjadi anggota DPR RI satu periode dapat menerima anggaran pemerintah kisaran Rp40 – 50 miliar. Demikian sumber pod cast bocor alus tempo mengulas.
KINERJA TAK SEBANDING
Kue APBN yang begitu besar untuk wakil rakyat selama ini justru tak sebanding dengan kinerjanya. Bahkan, terakhir puncak gunung es meletus setelah goyang lagu Maumere menggema di gedung senayan disaksikan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.
Rakyat marah. Di tengah banyak PHK massal, daya beli menurun, ekonomi melambat, kontroversi pernyataan menteri mulai rampas tanah tak diolah sampai pajak dinaikkan genap 10 bulan memimpin Indonesia. Demonstrasi mahasiswa dan buruh dimana mana. Sayang, aksi murni ditunggangi perusuh dan kelompok anarkis menjarah hingga tengah malam rumah pejabat, terakhir rumah mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani (SMI).
Dosa siapa? Bambang Pacul dalam sebuah kesempatan di media menyatakan partai politik lah yang harus bertanggung jawab. Karena parpol adalah instrumen politik yang konstitusional mengikuti pemilu yang melahirkan wakil rakyat dan presiden di Indonesia. ***
