SULTENG – Ada 10 kabupaten dan satu kota, yaitu Kota Palu yang belum mendirikan sekolah rakyat (SR). Yang telah mendirikan SR baru kabupaten Sigi dan Kabupaten Tojo Una una. Satu lagi SR milik Pemprov dengan nama ‘Tadulako Nambaso’ yang lokasinya di kantor BPSDM. Baik SR dan asramanya.
Mengapa daerah lain lambat? Tak lain berkaitan dengan persyaratan lokasi, kepemilikan lokasi, pembangunan sarana dan prasarana SR dan pembangunan asrama. Pemerintah pusat juga sebaiknya memberikan kebijakan alternatif dan adirmatif.
Lantas apa respon Wakil Gubernur Reny A Lamadjido? ‘’Semua pemerintah kabupaten kota segera ambil bagian dalam program Sekolah Rakyat (SR) yang digagas Presiden Prabowo Subianto, sebagai strategi memutus mata rantai kemiskinan.’’ Tandas Wagub serius.
Di Sulteng, telah hadir 3 SR yakni SR Tadulako Nambaso, SRMP Sigi dan SR Terintegrasi Tojo Unauna. ‘’Mari kita berbondong-bondong mengambil program sekolah rakyat,” ajak Wagub Reny Lamadjido sewaktu membuka Rakor Penyelarasan Program Sekolah Rakyat (SR) dan Pengelolaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Hotel Swissbell, Kamis (20/11).
Lebih lanjut, Wagub menyebut sangat disayangkan jika pemerintah kabupaten kota melewatkan program SR sebab program ini dibiayai penuh pemerintah pusat lewat kementerian sosial.
Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah kabupaten kota segera merintis SR di wilayahnya dengan mengerahkan semua perangkat daerah kolaborasi dalam melengkapi persyaratannya.
“Segala administrasi mempersiapkan ini (Sekolah Rakyat Tadulako Nambaso) hanya selama 3 hari. Saya menyusunnya bersama dinas sosial, BPN dan OPD teknis,” tuturnya yang waktu itu langsung gerak cepat ‘menjemput bola’ program SR dari pemerintah pusat.
Wagub juga bersyukur karena hingga sekarang tak ada satu pun siswa-siswi SR yang mengeluh ingin pulang ke rumah selama mengikuti pendidikan.
Semuanya kata Wagub merasa senang, apalagi selain mengenyam pendidikan, mereka juga diasramakan, diberikan seragam lengkap, ditanggung makan minumnya dan diobati jika ada yang sakit.
“Alhamdulillah, tidak ada anak-anak kita yang minta pulang,” ujarnya penuh syukur karena siswa-siswi SR merasa betah dan sudah menganggap SR seperti ‘rumah kedua’ mereka untuk belajar dan bersosialisasi.
Terkait penerapan DTSEN, Reny berharap dijadikan instrumen penting yang akurat dalam mengidentifikasi rumah tangga miskin, potensi lokal dan tantangan di setiap wilayah.
Termasuk dalam kaitan penentuan sasaran dan kurikulum SR dengan memastikan bahwa pendidikan dan pendampingan yang diberikan selaras dengan kondisi sosial ekonomi daerah.
‘’Sekolah rakyat ini adalah niat yang tulus dari pak presiden jadi harus kita dukung,” imbuhnya.
Pembukaan rakor dihadiri pejabat teknis dari Kemensos RI, unsur forkopimda, para kadis sosial provinsi dan kabupaten kota se Sulteng, perangkat daerah yang terkait dengan penyelenggaraan SR, BPS dan mitra kerja. ***
