SULTENG – Lima DPRD provinsi penghasil nikel ‘menuntut’ Jakarta (pemerintah pusat) menerapkan keadilan atas sumber daya alam daerah, khususnya nikel. Kelima DPRD provinsi itu adalah DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (penggagas), DPRD Sulawesi Selatan, DPRD Sulawesi Tenggara, DPRD Maluku Utara dan DPRD Papua Barat Daya.
Daerah penghasil nikel selama ini tidak menerima manfaat. Bahkan terjadi paradoks. Sementara daerah juga wajib ikut berkontribusi anggaran program nasional. Negara kesatuan Republik Indonesia menjadi isu sentral pemerataan kebijakan anggaran daerah penghasil nikel salah satunya.
Kelima pimpinan DPRD provinsi hadir di Palu direncanakan sore ini, Senin (8/12/2025) bersama – sama akan mendeklarasikan Forum DPRD Provinsi Penghasil Nikel Indonesia, sebagaimana jadwal yang dikirim ke redaksi.
Wakil Ketua DPRD Sulteng, Syarifudin SH kepada wartawan kailipost.com mengaku bahwa sebagai pimpinan dewan, menyambut ide dan gagasan Ketua DPRD Muhammad Arus Abd Karim. Karena gagasan tersebut sangat diharapkan rakyat lingkar tambang dan industri nikel baik di Kabupaten Morowali, Morowali Utara, dan Kabupaten Banggai.
Baginya, yang terpilih dari Dapil ‘penghasil nikel’ menyebut forum DPRD provinsi penghasil nikel adalah forum strategis dan taktis memperjuangkan hak rakyat ke pemerintah pusat. ‘’Daerah penghasil wajib menjadi daerah penerima manfaat potensi nikel. Bukan seperti sekarang ini,’’ sindirnya keras.
Sedangkan Ketua DPRD Muhammad Arus Abd Karim bertujuan menyatukan pikiran, persepsi, dan langkah memperjuangkan kesetaraan kebijakan anggaran daerah yang menyumbang devisa negara. ‘’Kita juga ingin mendapat manfaat yang berkeadilan. Bahkan setimpal,’’ tandasnya memberikan sambutan di depan wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung.
Sedangkan Gubernur Anwar Hafid mengaku bahwa pajak smelter industri pertambangan nikel di Sulteng ke Jakarta sampai Rp300 triliunan. Tapi, Sulteng hanya menerima tak sampai Rp250 miliar. ‘’Kalau Sulteng menerima satu persen saja, maka harusnya negara memberikan Rp3 triliunan ke Sulteng. Forum ini sangat tepat dan wajib karena strategis,’’ tandas gubernur. ***
