SULTENG – Pasca ribuan demontrasi penambang di Poboya, Kecamatan Mantikulore Kota Palu ke DPRD Palu dan DPRD Sulawesi Tengah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) mendadak rapat. Disepakati beberapa hal penting. Termasuk rencana gubernur akan membentuk satuan tugas penertiban tambang tak berizin (ilegal).
Tak tanggung – tanggung rapat digelar di Makodam XXIII/Palaka Wira dihadiri lengkap seluruh anggota Forkopimda. Yaitu Gubernur Anwar Hafid, Panglima Kodam XXIII/Palaka Wira Mayjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar, Kapolda Sulteng Irjen Pol. Endi Sutendi, Ketua DPRD M Arus Abd Karim, Kepala Kejaksaan Tinggi Nuzul Rahmat R, dan pimpinan lainnya.
Forkopimda, kata Gubernur Anwar membahas sejumlah isu strategis, penting dan mendesak diselesaikan dengan cepat, tepat dan berkeadilan. Mulai dari pemetaan potensi bencana sebagai langkah antisipatif, penertiban pertambangan tanpa izin yang berpotensi merusak lingkungan, hingga penguatan upaya penanganan peredaran narkoba yang menjadi ancaman serius bagi masyarakat.
“Pemerintah daerah bersama Forkopimda berkomitmen memperkuat pengawasan, termasuk terhadap pertambangan ilegal, peredaran narkoba, agar Sulawesi Tengah tetap tertib, aman, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat,” jelasnya.
Anwar akan segera membentuk satgas penertiban tambang ilegal di Sulawesi Tengah, khususnya di daerah-daerah yang terpencil. Menurutnya, aparat keamanan memiliki peran penting untuk, menjaga stabilitas, mencegah konflik horizontal, melindungi investasi strategis, sekaligus memastikan masyarakat tidak dirugikan.
Koordinasi lintas instansi akan diperkuat agar setiap kebijakan berjalan dengan pendekatan keamanan dan kesejahteraan. ‘’Kita akan membentuk tim satgas penertiban dengan dua point utama yaitu mengusulkan kepada pusat agar CPM bisa menghibahkan sebagai lahannya kepada masyarakat sekitar kedua juga melakukan kemitraan antara perusahaan dengan masyarakat,” tuturnya.
Sementara itu, rapat tersebut juga menghasilkan upaya pemerintah provinsi dalam memberantas narkoba. Anwar menjelaskan, narkoba merupakan sesuatu yang harus diperangi bersama, baik rakyat ataupun pemerintah.
Sebab itu, ia menegaskan komitmen Pemprov untuk memberantas pengedaran dan penggunaan narkoba hingga ke akar. ‘’Kedua, penanganan narkoba, ini adalah perang yang akan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat,” ujarnya.
Menjelang bulan suci, stabilitas ekonomi dan ketersediaan kebutuhan pokok turut menjadi perhatian utama. Forkopimda juga menegaskan komitmen untuk memperketat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing (WNA) di wilayah Sulteng sebagai bagian dari upaya menjaga ketertiban dan keamanan daerah.
Melalui rapat koordinasi ini, Gubernur berharap Forkopimda dapat menghasilkan langkah-langkah konkret dan terukur demi menjaga stabilitas daerah, memperkuat rasa aman, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah. ***
