Sekretaris Komisi III DPRD Sulawesi Tengah, Muhammad Safri, mengkritik pengelolaan dana hasil penertiban kawasan hutan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang mencapai Rp11,42 triliun pada tahap VI dan telah disetorkan ke kas negara.
Meski mengapresiasi langkah penegakan hukum tersebut, Safri menegaskan pemerintah tidak boleh berhenti pada capaian angka semata. Ia mengingatkan bahwa dana yang bersumber dari pelanggaran lingkungan harus dikembalikan ke daerah untuk memulihkan kerusakan yang ditimbulkan.
“Ini bukan sekadar soal setor-menyetor ke kas negara. Pertanyaannya sederhana, apa yang kembali ke daerah? Jangan sampai daerah hanya jadi penonton di tengah kerusakan yang terjadi di wilayahnya sendiri,” tegasnya di Palu, Senin (13/4/2026).
