Safri menilai pemerintah daerah perlu segera mengambil langkah cepat dan terukur agar kerusakan lingkungan tidak semakin meluas dan berdampak terhadap keberlanjutan ekosistem di Sulawesi Tengah.
“Pembentukan Satgas Lingkungan ini sudah sangat mendesak. Kita butuh instrumen yang kuat untuk memperkuat pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang diduga melanggar aturan lingkungan hidup,” tegasnya.
Ketua Fraksi PKB DPRD provinsi itu menegaskan, urgensi pembentukan Satgas Lingkungan semakin terlihat dari persoalan pencemaran sumber air baku SPAM IKK Petasia di Kabupaten Morowali Utara yang kembali dikeluhkan masyarakat.
Safri menyoroti dugaan aktivitas pertambangan sejumlah perusahaan, yakni PT Halmahera International Resources (HIR), PT Trinusa Resources, PT Sumber Permata Selaras (SPS), dan PT Sumber Swarna Pratama (SSP), yang disebut menjadi penyebab utama pencemaran dan kerusakan lingkungan di kawasan hulu sumber air baku SPAM IKK Petasia.
