Ia menyoroti masifnya eksploitasi sumber daya alam, pembukaan lahan, pencemaran udara, sedimentasi sungai, hingga dugaan lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan limbah industri yang berpotensi mengancam keselamatan warga di sekitar kawasan industri.
“Jangan sampai kawasan industri tumbuh besar dengan puluhan tenant dan investasi triliunan rupiah, tetapi masyarakat justru harus menanggung dampak pencemaran, banjir, kerusakan hutan, hingga krisis lingkungan,” tegasnya.
Safri menambahkan keberadaan Satgas juga penting untuk membuka ruang pengaduan publik bagi masyarakat yang ingin melaporkan aktivitas perusahaan atau korporasi yang diduga merusak lingkungan di sekitar mereka.
“Masyarakat harus diberi ruang untuk menyampaikan laporan dan keluhan. Jangan sampai warga merasa tidak punya tempat mengadu ketika lingkungan mereka rusak,” katanya lagi.
Lebih lanjut, Safri meminta Gubernur Anwar Hafid agar tidak hanya fokus pada peningkatan investasi daerah, tetapi juga menempatkan perlindungan lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama dalam kebijakan pembangunan daerah.
Ia menegaskan bahwa tanggung jawab perlindungan lingkungan telah diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) serta UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).
“Pemerintah daerah perlu menunjukkan keseriusan dan keberpihakan nyata terhadap keberlanjutan lingkungan serta hak-hak masyarakat terdampak. Jangan hanya mengejar investasi, tetapi mengabaikan keselamatan rakyat dan masa depan lingkungan kita,” ujarnya.
Safri menegaskan bahwa pembangunan ekonomi dan investasi harus berjalan seimbang dengan perlindungan lingkungan hidup agar keberlanjutan alam dan masa depan Sulawesi Tengah tetap terjaga.
“Pembangunan dan investasi itu penting, tetapi harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan. Ini adalah tanggung jawab kita bersama demi masa depan anak cucu di Sulawesi Tengah,” pungkasnya. ***
