Lebih lanjut, Safri mendorong pemerintah pusat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan transfer ke daerah, khususnya yang berkaitan dengan sektor pertambangan dan sumber daya alam.
Ia menilai perlu ada reformulasi kebijakan yang lebih adil agar daerah penghasil memperoleh manfaat yang sebanding dengan kontribusi dan beban yang mereka tanggung.
“Harus ada ruang dialog yang setara antara pusat dan daerah. Jangan sampai daerah hanya menjadi objek kebijakan, sementara dampaknya harus ditanggung sendiri. Pusat dan daerah harus duduk bersama untuk memastikan kebijakan fiskal benar-benar mencerminkan prinsip keadilan,” tutupnya. ***
