MARAKNYA Publik menyoal pengerjaan proyek Site darat Rp.6 miliar di bandar udara Morowali oleh oknum yang diduga dekat dengan PPK, Risky enggan dikomentari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Benyamin Noah Apetulei, SE. Upaya untuk terus menerus meminta konfirmasi telah diupayakan Kaili Post. publik menilai bahwa kedua pejabat itu diduga kebal hukum hingga tidak peduli sorotan publik.
Kemarin (08/05), Kepala Bandara Mutiara Sis Aljufrie itu enggan memberikan komentar. Melalui stafnya, Asma, KPA Benyamin tidak mau ditemui lantaran sibuk. Awalnya, Asma pada Kaili Post meminta izin pimpinanya Benyamin untuk dapat diberi waktu konfirmasi atau tidak. Tak lama, Asma keluar dan mengaku pimpinannya tak ingin memberikan keterangan.
‘’Bapak belum bisa diminta keterangannya. Sebaiknya pada PPK Pak Risky. Tadi saya telpon Pak Risky dan mengaku dapat dikonfirmasi,’’ ujar Asma. Tapi, ia mengelak ketika diminta nomor telepon PPK Risky. ‘’Dengan pimpinan anda ada itu. Minta saja pada pimpinan Anda,’’ jawab Asma.
Sebelumnya (05/05/2017), ketika dikonfirmasi via telpon Risky enggan memberikan keterangan karena sudah larut malam. Kaili post yang coba menghubungi PPK bernama Risky via pesan singkat di nomor tersebut belum dijawab. Ketika ditelpon 0811 454 54* tadi malam untuk memastikan konfirmasi, Risky menolak ada SMS. Ia juga tidak mau dikonfirmasi dengan alasan sudah malam pukul 22.22 Wita.
‘’Harus malam-malam begini ya dikonfirmasi.’’ Cercanya sebelum ditanya. Ketika dikatakan bahwa dirinya pejabat publik, ia mengatakan pejabat publik hanya di kantor. Kalau di rumah bukan. Hal sama juga dilakukan oleh KPA kegiatan di bandar udara Morowali, Benyamin Noah Apetulei, SH yang juga Kepala Bandara Mutiara Sis Al Jufrie pun sejak siang kemarin dikirimi SMS belum menjawab. Ketika coba ditelpon nomor kontaknya 0821 6518 01** tidak aktif.
Senin (08/05) kemarin, salah seorang pengamat jasa konstruksi di Sulteng, Syahril A Polle meminta pihak Unit Lelang Proyek (ULP) segera menghentikan lelang tersebut. Ia juga meminta pihak penegak hukum untuk menyeriusi temuan tersebut. ‘’Siapapun yang terlibat dan melibatkan diri dalam kasus itu segera diusut. Siapapun. Kami akan ikut membantu itu bila diperlukan,’’ tandasnya ke Kaili Post (Minggu;07/05/2017).
Ia mendukung langkah media sebagai alat kontrol untuk menyampaikan hal tersebut. Ia merespon, ketika membaca pemberitaan itu dan mengkonfrontir dengan membuka situs ULP proyek tersebut. ‘’Ketika saya buka internet benar masih lelang. Sekarang sisa mencari kebenaran apakah proyek penimbunan itu sedang dikerjakan. Begitu juga dengan proyek pagarnya,’’ pintanya lugas.
Menurut Syahril, pemantau proses tender hingga pengerjaan kegiatan pelaksanaan proyek menjadi hak publik. Olehnya, sebaiknya pihak Bandar Udara Morowali atau Satuan kerja (Satker) Bandara Mutiara Sis Aljufrie Palu segera memberikan klarifikasi dan tidak menutup diri.
‘’Patut diduga semua dapat terjadi. Kita wajib menguji dengan taat mengkarifikasi apakah di lapangan sudah ada pengerjaan. Tidak mungkin informasi seseorang Departemen Perhubungan itu informasi sampah? Nga masalah dijawab saja, agar publik juga mengetahui dan berimbang memperoleh informasi,’’ akunya. Tapi bila benar, Syahril A Polle akan memberikan pelajaran pada pihak-pihak Bandara Udara Mutiara Sis Aljufrie Palu sebagai Satker dan KPA.
Sebelumnya, pihak Kementrian Perhubungan RI yang mendampingi kunjungan kerja Komisi 3 DPR RI di Sulteng merasa kaget dengan keluhan warga Kabupaten terkait proyek Sesi Darat di Bandara Morowali sedang dalam pengerjaan. Demikian juga dengan pengerjaan pagar untuk bangunan rumah dinas di bandara itu sedang dikerjakan tanpa tender.
Sementara, proyek tersebut saat ini masih tahap lelang di ULP Dephub RI. Proyek sesi darat tersebut yang akan dilelang senilai Rp6 miliar. ‘’Ini keluhan warga yang disampaikan ke kami yang mendampingi Komisi 3 belum lama ini,’’ ujar sumber di Jakarta ke Kaili Post via telpon (04/05). Sumber juga menambahkan bahwa pekerjaan pagar di rumah dinas bandara Morowali juga sedang dalam pengerjaan. ‘’Infonya yang mengerjakan adalah pihak yang dekat dengan pejabat pembuat komitmen (PPK). Soal kebenarannya masih kami lacak di Jakarta,’’ tambah sumber lagi. **
Reporter: Dedi rahmat dai/Andono wibisono
