 |
| Reporter: Ikhsan Madjido |
DEWAN Perwakilan Daerah
(DPD) Republik Indonesia (RI) pertanyakan informasi terkait 11 ribu karyawan PT
IMIP yang memiliki hak pilih tidak dapat menyalurkan haknya pada pemilu kepala
daerah (Pilkada) serentak 2018 di Kabupaten Morowali. Pasalnya pihak perusahaan
tidak memberikan izin libur pada hari H penyoblosan.
(DPD) Republik Indonesia (RI) pertanyakan informasi terkait 11 ribu karyawan PT
IMIP yang memiliki hak pilih tidak dapat menyalurkan haknya pada pemilu kepala
daerah (Pilkada) serentak 2018 di Kabupaten Morowali. Pasalnya pihak perusahaan
tidak memberikan izin libur pada hari H penyoblosan.
Hal
ini diungkapkan anggota DPD RI Habib Saleh Al Djufri saat menggelar rapat kerja
dengan gubernur Sulawesi Tengah di ruang Polibu Kantor Gubernur pada Senin
(26/6/2018). “DPD hadir disini ingin mendengar bagaimana solusi masalah ini,”
kata Habib Saleh. Menanggapi isu ini, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah, Hidayat Lamakarate, yang mewakili gubernur menyatakan bahwa pada
awalnya pihak perusahaan tidak mengizinkan karyawannya atau tidak meliburkan
karyawannya untuk ikut Pilkada.
ini diungkapkan anggota DPD RI Habib Saleh Al Djufri saat menggelar rapat kerja
dengan gubernur Sulawesi Tengah di ruang Polibu Kantor Gubernur pada Senin
(26/6/2018). “DPD hadir disini ingin mendengar bagaimana solusi masalah ini,”
kata Habib Saleh. Menanggapi isu ini, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah, Hidayat Lamakarate, yang mewakili gubernur menyatakan bahwa pada
awalnya pihak perusahaan tidak mengizinkan karyawannya atau tidak meliburkan
karyawannya untuk ikut Pilkada.
“Namun,
informasi dari direktur intelkam Polda Sulteng dan berdasarkan hasil koordinasi
dengan PT IMIP bahwa akan memberikan izin kepada karyawannya untuk menggunakan
hak pilihnya,” jelas Hidayat. Dalam rapat yang merupakan rangkaian kunjungan
kerja DPD RI dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan Pilkada serentak 2018
ini, Hidayat juga menjelaskan bahwa KPU kabupaten telah siap melakukan tahapan
pelaksanaan pilkada.
informasi dari direktur intelkam Polda Sulteng dan berdasarkan hasil koordinasi
dengan PT IMIP bahwa akan memberikan izin kepada karyawannya untuk menggunakan
hak pilihnya,” jelas Hidayat. Dalam rapat yang merupakan rangkaian kunjungan
kerja DPD RI dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan Pilkada serentak 2018
ini, Hidayat juga menjelaskan bahwa KPU kabupaten telah siap melakukan tahapan
pelaksanaan pilkada.
“Secaraumum, pelaksanaan pelaksanaan pilkada tahapannya berjalan baik dan lancar. Hari
Jum’at sudah mulai didistribusikan logistik pilkada. Untuk masalah lapangan
hampir sama yakni masalah DPT,” ungkap sekdaprov. Terkait netralitas aparatur
sipil negara (ASN) Hidayat menjelaskan bahwa pihak sudah secara tegas melarang
ASN terlibat dalam kegiatan pilkada. Dan menghimbau untuk netral.
“Ada
tahapan yang boleh dilakukan, yakni boleh menghadiri kampanye tanpa atribut dan
berorasi. Kalaupun ada temuan berdasarkan instruksi kepala daerah akan
diberikan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kami juga selalu
ingatkan ke sekda kabupaten agar netral dan memantau ASN,” katanya.
tahapan yang boleh dilakukan, yakni boleh menghadiri kampanye tanpa atribut dan
berorasi. Kalaupun ada temuan berdasarkan instruksi kepala daerah akan
diberikan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kami juga selalu
ingatkan ke sekda kabupaten agar netral dan memantau ASN,” katanya.
Sementara
itu, anggota DPD RI lainnya, Nurmawati Dewi Bantilan, mempertanyakan upaya yang
dilakukan KPU berkaitan dengan peningkatan partisipasi publik dalam menggunakan
hak pilihnya.
itu, anggota DPD RI lainnya, Nurmawati Dewi Bantilan, mempertanyakan upaya yang
dilakukan KPU berkaitan dengan peningkatan partisipasi publik dalam menggunakan
hak pilihnya.
Menanggapi
hal tersebut, Ketua KPU Sulteng, Sahran Raden menjelaskan bahwa pihaknya sudah
berupaya maksimal dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, antara lain dengan
penyebaran pamflet himbauan, baliho dan surat edaran ke setiap PPK dan PPS.
hal tersebut, Ketua KPU Sulteng, Sahran Raden menjelaskan bahwa pihaknya sudah
berupaya maksimal dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, antara lain dengan
penyebaran pamflet himbauan, baliho dan surat edaran ke setiap PPK dan PPS.
“Kami
juga selama Ramadhan bersafari dengan berceramah di masjid menghimbau untuk
menggunakan hak pilih pada 27 Juni nanti,” ungkap Sahran Raden. Ditambahkannya,
saat minggu tenang ini pihak KPU sudah menurunkan alat peraga kampanye,
sedangkan dari sisi pelaksanaan pemungutan dan perhitunga suara, sumberdaya
manusia telap siap melaksanakannya sesuai bimtek.
juga selama Ramadhan bersafari dengan berceramah di masjid menghimbau untuk
menggunakan hak pilih pada 27 Juni nanti,” ungkap Sahran Raden. Ditambahkannya,
saat minggu tenang ini pihak KPU sudah menurunkan alat peraga kampanye,
sedangkan dari sisi pelaksanaan pemungutan dan perhitunga suara, sumberdaya
manusia telap siap melaksanakannya sesuai bimtek.
Kunjungan
kerja DPD RI ini merupakan bentuk dukungan moril dalam mewujudkan pembangunan
daerah dalam hal ini melalui pilkada. “Juga untuk memastikan pilkada ini dapat
terlaksana dengan baik sebagai upaya menciptakan pilkada yang lebih baik,”
jelas Nurmawti Dewi Bantilan.
kerja DPD RI ini merupakan bentuk dukungan moril dalam mewujudkan pembangunan
daerah dalam hal ini melalui pilkada. “Juga untuk memastikan pilkada ini dapat
terlaksana dengan baik sebagai upaya menciptakan pilkada yang lebih baik,”
jelas Nurmawti Dewi Bantilan.
Turut
hadir dalam rapat kerja ini Wakil Ketua DPRD, Asisten I, Kesbangpol, BIN
Sulteng, akademisi, KPU, Bawaslu, dan Gakkumdu. Setelah rapat kemarin (25/6),
hari ini sampai besok direncanakan DPD RI akan melakukan peninjauan lapangan
antara lain ke Polda, KPU, Bawaslu, BIN Sulteng, dan KPUD dan Panwaslu
Kabupaten yang menyelenggarakan pilkada serentak Tahun 2018 di Provinsi
Sulawesi Tengah.**
hadir dalam rapat kerja ini Wakil Ketua DPRD, Asisten I, Kesbangpol, BIN
Sulteng, akademisi, KPU, Bawaslu, dan Gakkumdu. Setelah rapat kemarin (25/6),
hari ini sampai besok direncanakan DPD RI akan melakukan peninjauan lapangan
antara lain ke Polda, KPU, Bawaslu, BIN Sulteng, dan KPUD dan Panwaslu
Kabupaten yang menyelenggarakan pilkada serentak Tahun 2018 di Provinsi
Sulawesi Tengah.**
