 |
| Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) yang dikepalai oleh Hj St Asmaul Ul Husna Syah, SE, MM, M.Si sudah mampu mencapai target |
Reporter/Morowali: Bambang
Sumantri
Sumantri
SEBAGAI tindak lanjut PP Nomor 18 tahun 2016, maka Badan
Penanaman Modal merger dengan Kantor Perizinan untuk membentuk suatu lembaga
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) yang
dikepalai oleh Hj St Asmaul Ul Husna Syah, SE, MM, M.Si (Bunda Mima) hingga
sekarang.
Penanaman Modal merger dengan Kantor Perizinan untuk membentuk suatu lembaga
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) yang
dikepalai oleh Hj St Asmaul Ul Husna Syah, SE, MM, M.Si (Bunda Mima) hingga
sekarang.
Pembentukan
DPM-PTSP sebagai perangkat daerah juga diperkuat dengan Permendagri Nomor 100
tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota.
DPM-PTSP sebagai perangkat daerah juga diperkuat dengan Permendagri Nomor 100
tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Dalam
kurun waktu satu tahun, DPM-PTSP Kabupaten Morowali sudah mampu mencapai target
yang luar biasa. Dengan sistem Online Single Submission (OSS) yang sedang
digaung-gaungkan oleh Presiden Joko Widodo merupakan sistem perizinan berbasis
teknologi informasi yang mengintegrasikan perizinan di daerah dan pusat dalam
rangka mempermudah kegiatan usaha di dalam negeri.
kurun waktu satu tahun, DPM-PTSP Kabupaten Morowali sudah mampu mencapai target
yang luar biasa. Dengan sistem Online Single Submission (OSS) yang sedang
digaung-gaungkan oleh Presiden Joko Widodo merupakan sistem perizinan berbasis
teknologi informasi yang mengintegrasikan perizinan di daerah dan pusat dalam
rangka mempermudah kegiatan usaha di dalam negeri.
OSS
ini juga merupakan amanat dari Perpres Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan
Pelaksanaan Berusaha, maka tingginya realisasi investasi di Sulawesi Tengah
tidak lepas dari kebijakan serta kemudahan berusaha yang telah ditetapkan oleh
Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah, sehingga investor yang ada dapat
merealisasikan rencana investasi yang mereka buat.
ini juga merupakan amanat dari Perpres Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan
Pelaksanaan Berusaha, maka tingginya realisasi investasi di Sulawesi Tengah
tidak lepas dari kebijakan serta kemudahan berusaha yang telah ditetapkan oleh
Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah, sehingga investor yang ada dapat
merealisasikan rencana investasi yang mereka buat.
Realisasi
Penanaman Modal berdasarkan 5 wilayah terbesar di Sulawesi Tengah adalah Kabupaten
Morowali (Rp17,4 Triliun), Kabupaten Banggai (Rp2,7 Triliun), Kabupaten Poso
(Rp1,5 Triliun), Kabupaten Morowali Utara (Rp311 Milyar)
Penanaman Modal berdasarkan 5 wilayah terbesar di Sulawesi Tengah adalah Kabupaten
Morowali (Rp17,4 Triliun), Kabupaten Banggai (Rp2,7 Triliun), Kabupaten Poso
(Rp1,5 Triliun), Kabupaten Morowali Utara (Rp311 Milyar)
Kota
Palu (Rp260 Milyar).
Palu (Rp260 Milyar).
Ini
membuktikan bahwa realisasi investasi pada tahun 2017 telah melampaui target
yang ditetapkan oleh BKPM RI secara naik hingga Rp22,5 Triliun. Pencapaian luar
biasa ini menjadikan Kabupaten Morowali sebagai Kabupaten percontohan di
Indonesia Bagian Timur khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah.
membuktikan bahwa realisasi investasi pada tahun 2017 telah melampaui target
yang ditetapkan oleh BKPM RI secara naik hingga Rp22,5 Triliun. Pencapaian luar
biasa ini menjadikan Kabupaten Morowali sebagai Kabupaten percontohan di
Indonesia Bagian Timur khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah.
Hj
St Asma Ul Husna Syah, SE, MM, M.Si. sebagai Kepala Dinas mampu melampaui
target investasi yang diberikan melalui MoU Provinsi Sulawesi Tengah sebesar
Rp9,3 Triliun menjadi sebesar Rp17,4 Triliun pendapatannya.
St Asma Ul Husna Syah, SE, MM, M.Si. sebagai Kepala Dinas mampu melampaui
target investasi yang diberikan melalui MoU Provinsi Sulawesi Tengah sebesar
Rp9,3 Triliun menjadi sebesar Rp17,4 Triliun pendapatannya.
Untuk
menunjang program-program kerja, Dinas Penananman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Morowali membuat sebuah manuver berupa website
e-speed (Elektronik Sistem Pelayanana Efektif Efisien Terpadu) dengan tampilan
modern yang mudah dimengerti, e-speed ini tentunya akan mempermudah perizinan,
uang biasanya izin 3 bulan, 3 hari menjadi 3 jam, didalam situs tersebut sudah
tertera e-planning, e-budget.**
menunjang program-program kerja, Dinas Penananman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Morowali membuat sebuah manuver berupa website
e-speed (Elektronik Sistem Pelayanana Efektif Efisien Terpadu) dengan tampilan
modern yang mudah dimengerti, e-speed ini tentunya akan mempermudah perizinan,
uang biasanya izin 3 bulan, 3 hari menjadi 3 jam, didalam situs tersebut sudah
tertera e-planning, e-budget.**
