SEBELUM Mengakhiri masa jabatan Wakil Presiden, Jusuf Kalla awal Oktober lalu kembali melihat kondisi pengungsi Palu, Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong (Padagimo).
Mengecek pembangunan hunian sementara dan hunian tetap, jadup, dana stimulan. Klir, JK berjanji dana Rp1,9 triliun sudah akan cair butuh waktu sepekan ke kas daerah Padagimo. Kini dana itu sudah berada di rekening daerah namun hingga kini masih ada data belum valid di Palu. Akibatnya penyaluran tersendat.
Kemarin, 29 Oktober 2019 giliran Presiden Joko Widodo datang ke Palu. Sama tujuannya. Mengecek sejauh mana pelaksanaan pembangunan hunian tetap (Huntap) sejak bencana 13 bulan lalu.
Jokowi pun mendadak kembali berjanji bahwa Huntap akan selesai menjelang lebaran Mei 2020. Atau sebelum pesta Pilkada serentak di Sulteng 23 September 2020.
Kenapa mendadak? Sejumlah pihak mengaku bahwa sesuai perintah JK akan Kementerian ATR segera menuntaskan lahan lahan yang akan digunakan menjadi Huntap yang masih dikuasai oleh pemilik HGU. Tapi hingga Jokowi datang lahan untuk Huntap belum tuntas hingga pembangunan rumah untuk puluhan ribu pengungsi Padagimo belum juga terlunta lunta.
Seperti dikutip dari detik.com Jokowi memastikan huntap di Palu siap dihuni sebelum lebaran tahun 2020.
Jokowi mengunjungi kawasan huntap Duyu dan huntap Tondo, Selasa (29/10/2019) sekitar pukul 14.30 Wita. Jokowi meminta informasi hunian tetap segera bisa dihuni disampaikan kepada para korban terdampak bencana.
‘’Pematangan lahan sudah dipercepat oleh PUPR sehingga tidak ada lagi permasalahan dalam proses pembangunan huntap. Dan bisa dipastikan korban bencana sudah bisa menempati huntap sebelum Lebaran tahun 2020,” ungkap Jokowi di lokasi huntap Tondo.
Menurut Sekretaris Korban Bencana Likuifaksi Balaroa masalah korban bencana dan pengungsi tidak hanya Huntap. Tapi mulai dana stimulan, dana santunan, dan hak hak keperdataan korban bencana Balaroa. Saat ini korban bencana Balaroa masih banyak tinggal di Selter Selter pengungsi tidak mendapat Huntara. ‘’Pak Jokowi belum mengecek semua, jangan hanya Huntap,’’ akunya.
Hal senada seperti juga diungkapkan pengungsi korban Tsunami Kampung Lere yang kini bertahan di lokasi halaman masjid Agung Palu Barat. Awalnya, kata Firman ia dan 40 KK lainnya berada di Huntara Jalan Asam 3 Palbar. Tapi kembali diusir karena dituding tidak berhak tinggal di Huntara. Alasannya karena korban tsunami kampung Lere sebelumnya hanya tinggal di Rusunawa.
Di titik lain, bengkalai lainnya soal sejumlah kasus pembangunan Huntara yang disegel oleh para sub kontraktor karena belum diselesaikan biayanya. Sedangkan penyedia jasa adalah BUMN. Misalnya; yang di Mamboro dan lainnya.
Sekelas Presiden saja belum memperoleh informasi utuh soal penanganan pengungsi dan korban bencana alam gempa bumi, tsunami dan likuifaksi Padagimo 28 September 2018 lalu. Ada apa ini? Sebaiknya Presiden Jokowi kembali mengevaluasi secara serius, teliti dan memberikan eksekusi tepat. **
Reportase: andono wibisono
