Morowali,- Permasalahan antara salah satu anggota DPRD Morowali asal Partai Bulan Bintang, Aminuddin Awaludin dengan Kepala Dinas Perumahan Kabupaten Morowali yang berujung pada laporan polisi, semakin memanas.
Setelah merasa dirugikan dengan berbagai informasi yang menyudutkan dirinya, Aminuddin kini mendapatkan dukungan dari partainya di tingkat pusat dengan menghadirkan kuasa hukum guna menyelesaikan permasalahan itu.
Seperti diketahui, Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Profesor Yusril Ihza Mahendra merupakan ahli hukum tata negara yang telah malang melintang di berbagai institusi, baik di pemerintahan pusat maupun organisasi. Bahkan pada Pilpres 2019 lalu, ia sempat menjadi tim kuasa hukum Jokowi-Ma’ruf Amin.
Atas kasus dugaan pengancaman pembunuhan via percakapan telpon oleh Aminuddin terhadap Kepala Dinas Perumahan, Syukri Mattorang membuat dirinya harus dilaporkan ke pihak Kepolisian. Ia pun merasa dirugikan dengan berbagai tudingan bahkan sempat dikatakan tidak bermoral dari beberapa pihak.
Aminuddin yang dikonfirmasi Minggu (26/9/2021) mengatakan bahwa dirinya masih menunggu arahan dari DPW dan DPP terkait langkah apa yang akan dilakukan selanjutnya.
“Saya masih menunggu arahan dari DPW, dan DPP kemungkinan yang akan melibatkan LBH PBB, Insya Allah nanti saya kabari” jelasnya singkat.
Sementara, tokoh politik Kabupaten Morowali, H Silahudin Karim yang diminta tanggapannya terkait polemik ini mengungkapkan, perseteruan tersebut seharusnya tidak perlu dibesar-besarkan karena persoalan itu hanyalah masalah kecil.
“Ini cuma masalah ece-ece yang tidak perlu dibesar-besarkan, apalagi antara oknum anleg yaitu pihak legislatif dan Kadis Tata Ruang Kabupaten Morowali yaitu pihak eksekutif, kedua lembaga ini harus menjalin keharmonisan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, saya sangat menyayangkan masalah ini sampai dibawa ke ranah hukum dalam penyelesaiannya” tuturnya.
Dikatakannya, pihak eksekutif tidak bisa sabar dalam menghadapi desakan dan tekanan dari pihak legislatif dalam memperjuangkan aspirasinya untuk segera direalisasikan.
“Perlu kita ketahui, anleg itu punya beban besar terhadap aspirasi rakyat yang diwakilinya, desakan kanan kiri dari konstituen itu pasti ada, saya pernah rasakan hal itu ketika saya masih aktif sebagai wakil rakyat, yang paling saya sayangkan adalah Pak Bupati, kenapa hal seperti ini tidak bisa diredam dan didinginkan. Tidak usah dibesar-besarkan karena Pak Bupati itu ibarat seorang ayah dalam rumah tangga, kalau ada anaknya dalam rumah itu berseteru, maka kewajiban seorang ayah untuk mendamaikan, bukan membiarkan penyelesaian seperti ini. Sebagai pemimpin di daerah ini, bijaklah dalam menyelesaikan masalah rakyat, apalagi ini antara legislatif dan eksekutif, ini yang membingungkan saya kenapa hal sepele seperti ini tidak bisa diredam dan diselesaikan secara kekeluargaan. Jujur saja saya katakan persoalan ini bukan persoalan pribadi anleg, tapi ini persoalan lembaga legislatif dan eksekutif, karena terjadinya masalah dan kesalahpahaman ini antara seorang oknum anleg dan seorang Kadis, ini murni seorang anleg menjalankan tugasnya dalam memperjuangkan aspirasi yang diserapnya saat mereka reses” ungkap H Silahudin Karim.
Ia berharap agar pimpinan DPRD tidak tinggal diam melihat masalah ini karena menyangkut kewibawaan legislatif dalam memperjuangkan aspirasi rakyat.
“Saya juga sangat berharap kepada pimpinan DPRD, jangan tinggal diam melihat masalah ini karena ini menyangkut wibawa DPRD, apalagi yang diperjuangkan itu adalah hasil reses yang pernah disampaikan lewat paripurna internal DPRD. Pimpinan DPRD harus peka dalam melihat masalah anggotanya yang sedang diperbincangkan ke publik, ingat, ini soal wibawa lembaga DPRD, bukan soal individu anleg saja” tandasnya.***
Reporter: Bambang Sumantri
