Lantas apa lima indikasi itu? Pertama; adalah pengurangan kemiskinan di Sulteng. Apakah nanti hingga 2023 bisa terus positif trend penurunan kemiskinan? Atau nanti justru kurvanya terbalik? Syukur dalam tempo Sembilan menjabat angka kemiskinan di Sulteng menurun satu persen. Dari 13 persen sekian saat ini tinggal 12 persen sekian. Menurut gubernur itu belum disentuh dengan APBD kala itu. Ia yakin dengan realisasi APBD 2022 dan sejumlah investasi non APBD akan mengurangi kemiskinan lebih besar. Kita uji ini tahun depan. Apa yang akan dilakukan dinas terkait? Apakah dapat out of the book? Mengail dana pusat untuk masuk ke Sulteng?
Kedua; Peningkatan Fiskal Daerah. Faktanya, sekarang pendapatan asli daerah Sulteng hanya Rp1 triliun. Sedangkan postur APBD Rp4 triliun lebih. Tanggungjawab menaikkan fiskal ini mesti menggunakan ‘manusia dewa’ Mengapa? Ini masih tahun pandemic. Dua tahun lalu roboh ekonomi dihajar pandemic. Semua sektor di dunia lumpuh. Investasi drop di titik angka terendah di Amerika dan China. Di tengah pandemi lantas kita berteriak menaikkan fiskal daerah apakah itu bukan outopis? ‘’Kita sudah memiliki strategi dan eksekusi. Tidak pakai lama. Gerak cepat. Salah satunya ada enam IUP Nikel akan sharing ke Prusda (maksud gubernur PT Pembangunan Sulawesi Tengah) 25 persen. Coba kalian hitung kalau satu metrik ton saja Prusda memperoleh satu dolar dan kursnya hanya sepuluh ribu saja minimum berapa itu enam perusahaan? Setahun satu perusahaan bisa dua koma satu triliun. Jadi mari kolaborasi untuk peningkatan fiskal daerah,’’ terangnya serius. Olehnya ia sangat optimis bahwa akhir 2022 fiskal daerah akan naik.
