Demam Fashion Week dan Ancaman Banjir

banner 728x90

Cerita Awal Agustus 2022

Oleh : Cak Ando (pegiat media)

CITAYAM Fashion Week Jalan Sudirman depan stasiun kereta api Sabtu 30 Juli lalu sempat saya kunjungi. Ada apa sih kok sampai meramaikan jagad maya. Maklum dunia digital juga melahirkan civil society baru di alam maya. Dan memiliki pengaruh kuat di jagad nyata.

‘’Fashion anak anak ABG aja sih bang. Mereka itu dari Citayam, Bogor dan Depok. Ya tempat nongkrong dan fashion kreatif. Tampil figur Jeje dan lainnya,’’ ujar sopir mobil online ke saya. Namun, kata si sopir ajang CFW banyak dikeluhkan warga sekitar karena membuat macet, sampah dan terakhir isu LGBT.

Se pulang dari Jakarta, Minggu, 31 Juli 2022 saya ditelpon seorang yang mengaku penggagas Flyover Fashion Week di Pantoloan yang dilansir media online kailipost.com Namanya Haji Nirwan. Ia meminta media online ini mendukung kreatifitas anak anak Palu di Flyover yang dipindah ke lokasi Citra Land Palu. Saya pun respek.

‘’Bagus itu. Agar tidak seperti Citayem sana mesti ada hal – hal yang harus dijaga ya. Ok prinsipnya kami dukunglah,’’ ujar saya ke balik telpon dengan pak haji. Ternyata, Car Free Day (CFD) gelaran Pemkot Palu juga demam fashion week. Bahkan Wali Kota Palu Hadianto Rasyid dan istri ikut melengak lengok di trotoar buatan.

Sebelumnya, BMG telah memberikan sinyal akan perubahan cuaca di sekitar Palu, Kabupaten Sigi, Donggala dan Parigi Moutong. Bahkan, seluruh wilayah Sulawesi Tengah curah hujan intensitasnya lebih tinggi. Dengan tektur tanah yang berpasir dan eksploitatifnya ekologi maka bahaya banjir sangat potensial. Kita sudah menyaksikan banjir bandang Torue Kabupaten Parigi Moutong, menelan tiga korban meninggal dan empat orang dinyatakan hilang hingga kini belum diperoleh kabarnya. Puluhan rumah rusak.

Lantas apa yang mesti diambil pelajaran dari dua gejala itu. Fashion week adalah kreatifitas generasi digital yang hidup dari civil society maya. Komunitasnya ditentukan monetes dan viewer. Mampu menjadi komoditas politik kekinian bagi politisi.

Sedangkan salah satu pelayanan publik adalah kesiapsiagaan daerah mengantisipasi bahaya banjir, tanah longsor, terendamnya lahan pertanian dan kerusakan infrastruktur yang diakibatkannya. Pejabat mesti ‘juga melek mitigasi bencana’ walau nantinya tak se populer di sosial media.

Sulteng, dengan tipologi wilayah yang kurang bersahabat dengan tingginya curah hujan, dan belum memiliki rencana induk mitigasi bencana mesti menyiapkan kebijakan yang tangguh bencana, dengan kebijakan anggaran di setiap postur anggaran daerah.

Daerah, kabupaten dan kota di Sulteng mesti BPBD dan dinas sosialnya menyiapkan kesiapsiagaan dan logistik serta dana kontigensi di setiap akhir tahun. Inilah yang disebut kebijakan anggaran berbasis mitigasi bencana. Jangan nanti terjadi bencana warga tak terpenuhi hak – haknya atas penanggulangan bencana. Semoga pembahasan APBD-P kabupaten dan kota se Sulteng menyerap hal – hal demikian. *

Berita terkait