CATATAN PINGGIR | REDAKSI
DISINI Kata – kata seorang pemimpin diuji. Termasuk Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid. ‘’Hancur – hancuran negeri kami Pak. Tidak tau mau jadi apa kalau sudah habis nikelnya,’’ pernyataan mantan bupati dua periode resonansinya tak hanya di gedung DPR RI. Juga menggema di sosial media.
Belum lama, Abraham Samad membocorkan pertemuan beberapa kalangan sipil kritis dengan Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya tekad presiden mengusut dugaan korupsi di tambang legal maupun tambang non legal. ‘’Banyak baking di tambang. Oknum polisi, oknum TNI bahkan oknum jaksa,’’ kata ketua KPK yang pernah dikriminalisasi itu.
Anwar, sebagai gubernur juga protes hasil pertambangan tak sepadan balik ke daerah. ‘’Ke kami hanya 220 miliar rupiah. Mereka bisa peroleh 500 triliunan rupiah,’’ cuplikan cuplikan VT dapat diamati di sosmed.
Dalam sebuah kesempatan, Anwar bupati yang dicatat digital juga banyak menerbitkan izin usaha pertambangan, dengan lantang meminta Jakarta agar daerah penghasil diberi kewenangan ‘memungut pajak di mulut industri’ bukan di mulut ‘tambang’ yang kecil dan tak seberapa dengan daya ekstraktif. Di sini saya setuju dengan gubernur. Ini poin penting.
Akan dibangun smelter di Desa Towera dan beberapa desa sekitar Kecamatan Siniu Parigi Moutong. Ia PSN, proyek strategis nasional (PSN) Neo Energi Parimo Industrial Estate (NEPIE). Sudah disetujui pemerintah pusat. Daerah hanya ‘tunduk’ karena PSN.
Yang diolah di Smelter Siniu Parimo adalah bahan setengah jadi (ore bahan jadi). Bukan mengolah ore yang masih bahan mentah. Proses mobilisasi melalui jalur laut dari Kabupaten Morowali ke Parimo. Demikian juga dengan Freeport membangun smelter di Gresik Jawa Timur yang terbesar di Indonesia.
Akankah Anwar akan bargaining position dengan Jakarta soal ‘pajak di mulut industri’? Bila itu terwujud maka, Kabupaten Parigi Moutong dapat meningkat fiskal daerah dari serapan tenaga kerja, ganti untung lahan warga, dan bagian pajak dari mulut industri PSN, atas perjuangan Gubernur Anwar.
Begitu juga akses jalan. Rencana juga bangun jalan 20 KM Siniu – Pantoloan. Entah gunakan model jalan. Jembatan layang atau jalan darat. Sampai saat ini juga masih 300 hektare yang dibuka dan belum diketahui proses ganti untungnya. Perusahaan itu membutuhkan 1.000 hektare lahan baik di Desa Towera dan sekitarnya.
Bupati Parigi Moutong Erwin Burase mengaku bahwa proses pembebasan lahan tetap berjalan namun lambat. Begitu ia menerangkan ke tim media gubernur. Kalau Towera dan sekitarnya butuh 1.000 hektare maka sudah dapat dipastikan smelter pengolahan bahan setengah jadi menjadi bahan siap produksi. Bisa baterai mobil, dan industri hilir lainnya di Siniu sekitarnya. Bahkan tak gunakan batu bara, tapi PLTA dari Banggaiba Kabupaten Sigi. Green industry kata gubernur.
Dikabarkan dulu perusahaan dengan bendera PT ATHI. Kini di lapangan disebut PT Anugerah Tambang Smelter (ATS). Perusahaan ini memiliki dua lokasi. Satu wilayah tambang nikel di Morowali dan pengolahan bahan setengah jadi (hulu). Rencana di hilirnya smelter di Towera Siniu. ***
