Dua fakta di atas ‘bertempur’ di level sosial kemasyarakatan di bawah. Apa itu? Indek Pembangunan Manusia (IPM) Sulteng masih jauh dari nasional. Yaitu masih 69,79 poin. Dengan IPM rendah maka kebutuhan karyawan memiliki skill untuk investasi yang datang tidak terserap. Inilah yang disebut rantai anomali investasi di Indonesia. Investasi masuk belum tentu direct dengan naiknya kesempatan kerja, peningkatan kualitas hidup, peningkatan pendapatan masyarakat.
Begini sederhananya. Kenapa investasi besar tak mampu menaikkan derajat ekonomi masyarakat? Karena tidak memiliki skill yang dibutuhkan. Atau ilmu tehnis proses. Misalnya pengoperasian Smelter – smelter butuh kualifikasi karyawan yang qualified. Kenapa tidak punya potensi manusia yang dibutuhkan? Karena tidak disiapkan sekolah vokasi, atau tidak pernah membayangkan akan ada investasi seperti ini. IPM di Sulteng rata-rata hanya sampai usia sekolah Diploma satu. Masih sangat rendah. Data ini dipublis Bappeda provinsi beberapa hari lalu.
Pertumbuhan ekonomi naik. Belum linier dengan pertumbuhan sektor usaha lainnya. Sektor jasa lesuh. Naik drastis ketika ada event nasional belum lama ini. Ribuan peserta masuo berbelanja di Kota Palu. Bahkan dimanfaatkan dengan penerbangan komersil. Ke Palu dari Jakarta saja capai Rp11 jutaan/penumpang. Tapi setelah event selesai semua kembali landai dan mudah-mudahan kembali menurun di status inflasi lagi ketika diumumkan kenaikan UMP 2023.
Rentetan yang satu dengan lainnya terkait ini pantas saya menyebutnya anomali bagi pengusaha kecil dan menengah berharap ini dapat diurai dan ditemukan ujung solusinya. Menaikkan UMP di tengah inflasi memang solusi pihak pemerintah. Tapi bukan solutif bagi dunia usaha yang coba bangkit dan paling merasakan dampak inflasi. Bulan depan akan kembali menerima dampak UMP.
Dinas Tenaga Kerja, Dinas Koperasi UMKM, Dinas Industri dan Perdagangan serta dinas terkait dan direct dengan problem anomali memastikan kebijakan menaikkan UMP makin menambah tingginya inflasi. Mesti duduk dan serius mencari jalan tengah yang solutif. Tidak tergopoh-gopoh. Menetapkan kualifikasi kenaikkan UMP kah atau diwajibkan UMP bagi non profesi atau hanya kelompok profesi dan seterunya. ***
