JAKARTA – Ketegangan areal 118,077 hektare dikuasai PT Vale Indonesia TBk dengan tiga gubernur di Pulau Sulawesi yang akan berakhir 2025 mulai mereda. Presiden Joko Widodo pun turun tangan menggelar rapat terbatas dengan jajaran menteri terkait. Rantas itu diakui Menteri BUMN Erick Thohir (https://kailipost.com/2023/02/ajakan-jk-ke-tiga-gubernur-ambil-lahan-pt-vale-akan-kandas-presiden-setuju-bumn-masuk.html) lantas dimana nantinya posisi perusahaan daerah? Apakah ketiban durian runtuh pula?
Perusahaan dimiliki 21,18% publik, 43,79%, Vale Canada Limited, 20% PT Indonesia Asahan, dan 15,03% Sumitomo Metal Mining Co Ltd tersebut akhirnya membuka diri Joint Operation (JO) dengan Perusda Provinsi Sulawesi Tengah. Komitmen itu disampaikan deretan direksi bertemu Gubernur Rusdy Mastura di ruangannya (https://kailipost.com/2023/02/pt-vale-bersedia-jo-dengan-perusda-gubernur-saya-backup.html) didampingi Tenaga Ahli Gubernur Bidang Investasi dan Fiskal Daerah serta Kepala Dinas ESDM Sulteng.
Bila ditarik mundur, Tiga gubernur di Sulawesi yang masuk di areal PT Vale Indonesia Tbk sempat mengancam di depan Komisi VII DPR RI akan menolak perpanjangan izin perusahaan eks INCO Ltd tersebut. Alasan klasik, perusahaan itu tak memberikan dampak fiscal ke daerah, tidak menyerap tenaga kerja lokal dan hanya membayar pajak bumi bangunan saja yang besarannya tidak masuk akal.
Dalam kesempatan di Makassar bertemu dengan para saudagar dan pengusaha, Wakil Presiden RI dua kali, M Jusuf Kalla meminta agar tiga gubernur mengambil alih lahan Vale dan dikelola sendiri untuk kebaikan dan peningkatan fiskal daerah. Dasar JK pun melihat realitas selama ini (https://kailipost.com/2023/01/jusuf-kalla-ajak-tiga-gubernur-di-sulawesi-ambil-lahan-pt-vale.html) Tiga gubernur pun mendapat angina segar. Penolakannya di DPR RI mendapat respon.
Mendadak Erick Thohir membocorkan hasil Ratas terkait Vale dengan sejumlah menteri terkait dipimpin Jokowi. Presiden setuju agar BUMN masuk. Pernyataan Erick tidak secara langsung menimpali ajakan JK itu. Karena, areal 118,077 hektare itu akan kembali ke tiga provinsi di Sulawesi awal 2025. Bila ketiga gubernur enggan memberikan rekomendasi ke pemerintah pusat, maka mimpi Vale akan menggelola nikel akan buyar.
