Demi stabilitas kawasan
Junta Myanmar tak boleh dibiarkan terus mengulur waktu sembari memainkan tangan-tangan ekstra-ASEAN, khususnya China dan Rusia, untuk berkelit dari Konsensus Lima Poin.
Jika itu dibiarkan, situasi krisis di Myanmar bisa semakin parah dan menjauhi solusi, apalagi masalah-masalah Myanmar semakin berat, termasuk perekonomian yang sudah jatuh ke titik nadir sejak kudeta Januari 2021.
Ketidakmampuan dan mismanajemen junta dalam mengelola ekonomi Myanmar, membuat ekonomi negara ini semakin tertekan.
Menurut Bank Dunia, ekonomi Myanmar yang sempat tumbuh pesat sebelum kudeta 2021, mengalami kontraksi 18 persen pada 2021, sampai Dana Moneter Internasional (IMF) pun memprediksi ekonomi Myanmar melamban tahun ini.
Ekonomi Myanmar yang dikendalikan militer dan kroni-kroninya itu juga sudah relatif kering dari investasi asing, baik karena sanksi internasional maupun akibat hengkangnya sejumlah perusahaan asing yang sebelum ini aktif berbisnis di negara itu.
Perekonomian Myanmar juga semakin terpuruk setelah nilai mata uangnya mengalami devaluasi untuk memangkas separuh dari nilai asalnya.
