Wakil juru bicara PBB Farhan Haq mengatakan resolusi DK PBB adalah hukum internasional. “Sehingga resolusi tersebut mengikat seperti halnya hukum internasional,” katanya. Namun, jika tidak ada gencatan senjata di Gaza, kecil kemungkinan DK PBB akan mengambil tindakan lebih lanjut.
“Resolusi tersebut juga menekankan kebutuhan mendesak untuk memperluas aliran bantuan kemanusiaan dan memperkuat perlindungan warga sipil di seluruh Jalur Gaza dan menegaskan kembali tuntutannya untuk menghilangkan semua hambatan terhadap penyediaan bantuan kemanusiaan dalam skala besar,” katanya.
Guterres mendesak Israel pada hari Senin untuk menghilangkan semua hambatan bantuan ke Gaza dan mengizinkan konvoi badan pengungsi Palestina PBB; UNRWA, ke utara wilayah pesisir tersebut. Kelaparan akan segera terjadi dan kemungkinan besar akan terjadi pada bulan Mei di Gaza utara dan dapat menyebar ke seluruh wilayah kantong tersebut pada bulan Juli, menurut laporan yang didukung PBB oleh otoritas global mengenai ketahanan pangan yang dirilis pekan lalu.
Pengungsi Palestina di Rafah berharap gencatan senjata akan dilaksanakan. “Kami berharap kali ini akan ada gencatan senjata sehingga keadaan menjadi tenang dan orang-orang dapat kembali ke rumah mereka—cukup banyak pertumpahan darah, kehancuran, martir, dan kematian,” kata Wafaa Al-Deais kepada Reuters sambil membuat teh di atas api di luar tenda.
Amerika telah memveto tiga rancangan resolusi dewan mengenai perang di Gaza. Sebelumnya mereka juga abstain sebanyak dua kali, sehingga memungkinkan dewan untuk mengadopsi resolusi yang bertujuan untuk meningkatkan bantuan ke Gaza dan menyerukan jeda yang lebih lama dalam pertempuran.
Rusia dan China juga telah memveto dua resolusi yang dirancang AS mengenai konflik tersebut-–pada bulan Oktober dan pada hari Jumat. “Ini pasti menjadi titik balik,” kata utusan Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, kepada DK PBB setelah pemungutan suara pada hari Senin. “Ini harus menyelamatkan nyawa di lapangan.” ***
Sumber: sindonews.com
