Sama halnya dengan para supir Ojek Online (Ojol) yang juga wajib membayar retribusi parkir, tanpa terkecuali.
“Tidak juga baru satu menit sudah ditagih, ibarat kata belum lima menit,” ungkap wali kota dengan nada bercanda.
Kemudian, pihak Dinas Perhubungan bersama Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu, akan melaksanakan rapat bersama terkait pengelolaan parkir di wilayah pasar.
Nantinya, akan disampaikan kepada para pelaku usaha yang ada di pasar, agar menertibkan parkir dengan sebaik-baiknya. Sehingga para jukir yang ada di wilayah pasar, dapat mengelola parkir dengan lebih baik.
“Pelaku usaha tidak memiliki kewenangan mengatur parkir di tepi jalan umum. Mengenai hal ini, akan ditegaskan oleh Dinas Perhubungan Kota Palu secara tertulis kepada pelaku usaha,” jelas wali kota.
Selanjutnya, berkaitan dengan ruang-ruang parkir di Kota Palu, akan diklasifikasikan untuk menentukan jumlah Jukirnya. Mengingat antara satu titik parkir dengan lainnya, pendapatannya tidak sama.
Untuk ruang parkir kecil, ketentuannya adalah jumlah kendaraan maksimal 20 motor dan 10 mobil setiap harinya. Sehingga, Jukir yang bertugas adalah satu orang Jukir resmi dan satu orang Jukir pembantu.
Jukir dengan ruang parkir kecil, direncanakan akan mendapatkan insentif dari Pemerintah Kota Palu melalui perhitungan matang hasil retribusi parkir yang didapatkan.
Untuk ruang parkir sedang, ketentuannya adalah jumlah kendaraan maksimal 50 motor dan 50 mobil. Sehingga Jukir yang bertugas yakni dua orang Jukir resmi dan dua orang Jukir pembantu.
Sedangkan untuk ruang parkir besar, ketentuannya adalah jumlah kendaraan di atas 50 motor dan di atas 50 mobil. Sehingga Jukir yang bertugas adalah empat orang Jukir resmi dan empat orang Jukir pembantu.
“Contohnya Toko Mutiara di Jalan Soetomo itu masuk kategori sedang,” papar wali kota.
Kemudian, berkaitan dengan permintaan para Jukir ada di wilayah pertokoan Jalan Sultan Hasanudin dipasangkan portal parkir, itu akan dirapatkan oleh Pemerintah Kota Palu secepatnya.
Sekali lagi wali kota menekankan, skema bagi hasil 50:50, tidak lagi menggunakan koodinator lapangan sebagai pemungut retribusi parkir terhadap Jukir.
Jadi para Jukir menyetor langsung ke rekening yang telah ditetapkan dan menyerahkan bukti-bukti setorang kepada petugas pemungut.
“Jadi misalnya motor Rp2 ribu, komiu Rp1.000 dan Pemerintah Kota Palu Rp1.000. Komiu kumpul, nanti komiu setor sendiri. Komiu harus jujur dalam hal ini,” jelas wali kota.
Wali kota menegaskan, apabila ada Jukir kedapatan tidak jujur, maka Pemerintah Kota Palu tidak segan-segan akan mencoret yang bersangkutan dari Jukir Kota Palu dan tidak bisa lagi menjadi Jukir.
Wali kota menyatakan, pada prinsipnya setiap Jukir resmi adalah bagian dari Pemerintah Kota Palu. Sehingga Pemerintah Kota Palu bersama jajaran Forkopimda, wajib melindunginya.
Wali kota berkomitmen, nantinya para Jukir akan mendapatkan paket sembako berupa beras hingga minyak goreng setiap bulannya.
