LBH RHT menyoroti anggaran proyek yang dinilai tidak wajar dan tidak efisien, terutama karena dilakukan tanpa proses tender dan melalui skema E-Katalog. Pihaknya juga mendesak agar pengawasan terhadap kinerja Gubernur diperketat.
“Awasi pula arah kepemimpinan Gubernur. Ini penting demi menjamin transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran publik,” tegasnya.
