SULTENG – Sulawesi Tengah hingga September inflasi masih di atas nasional. Yaitu 3,88 persen. Sedangkan harga pangan dan kebutuhan masih mahal. Daya beli masyarakat menurun.
Nilai tukar petani (NTP) juga merambat turunnya. Sulteng butuh kebijakan pemerintah yang solutif, nyata dan cepat. Karena akan menjelang Natal dan Tahun Baru 2026.
Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Reny A Lamadjido optimis inflasi akan perlahan menurun. Dan sejumlah komoditi dan pasokan pangan harganya turut melandai. “Semoga akhir tahun tidak ada kenaikan tajam,” responnya menegaskan.
Data BPS Sulteng, September 2025 inflasi year on year (y-on-y) provinsi tengah Sulawesi ini sebesar 3,88 persen. Agustus 2025 sebesar 4,02%. Sedangkan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 110,96.
Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Tolitoli sebesar 5,26 persen dengan IHK sebesar 116,99 dan inflasi terendah terjadi di Kota Palu sebesar 3,03 persen dengan IHK sebesar 108,97.
Tingkat inflasi month to month (m-to-m) September 2025 sebesar -0,07 persen dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) September 2025 sebesar 3,55 persen.
Kata Reny, inflasi akan dikendalikan hingga 3,5%. Sebagaimana target nasional, katanya di rapat Pengendalian Inflasi Daerah di ruang polibu, Selasa sore (14/10/2025) bersama Sekprov Novalina, Kepala Perwakilan BI Irfan Sukarna, BPS, Bulog, OPD beserta distributor dan pedagang beras dari sejumlah pasar di kota Palu.
ANOMALI YANG BERULANG
Ada anomali berulang dan terkesan pejabat yang indah merumuskan rapat tapi lemah mengeksekusi di lapangan. Misalnya, harga pangan yaitu beras. Sulteng daerah yang surplus beras tapi harganya melangit dan pemicu indikator inflasi.
Kepala Perwakilan BI Irfan Sukarna membenarkan anomali tersebut. Bahkan dirinya tak habis pikir. ‘’Sulteng sebagai daerah produsen beras yang surplus justru kesulitan mengendalikan harga komoditi ini di tingkat lokal.’’ Ujarnya.
Beredar kabar beras Sulteng dialirkan ke daerah-daerah lain seperti Gorontalo, Sulawesi Utara hingga ke Maluku Utara adalah muara masalah yang harus cepat diatasi.
Olehnya itu, kebijakan dari kepala daerah untuk sementara waktu membatasi pengiriman beras secara masif ke luar wilayah Sulteng mesti dilakukan, kata Wagub. ***
