KOLONODALE,- Ongkos politik memang sangat mahal dan boros. Terlebih di wilayah desa dengan jangkauan infrastruktur yang masih minim dan sulit dijangkau. Fakta inilah yang harus dilakukan termasuk sewa helikopter, jalur udara untuk memobilisasi kotak suara, surat suara dan pencoblosan ulang di Pilkada Morowali Utara Sulawesi Tengah 19 April 2021 mendatang.
Terungkap kala rapat koordinasi antara DPR RI diwakili anggota Panja Evaluasi Pilkada 2020, Anwar Hafid, Wagub Rusli Dg Palabbi, anggota KPU Sulteng dan KPU Morowali Utara kemarin, Jumat 16 April 2021 di Kolonodale.
Ketua KPU Morut, Yusri Ibrahim menyebut menuju Desa Menyoe harus melintasi Sungai Bongka yang deras arusnya dan berbahaya. Sehingga, mau tidak mau butuh transportasi udara yaitu Helikopter.
Usulan itu diapresiasi Wagub. Selain Desa Menyoe, MK juga merekomendasi PSU di Desa Peboe dan di lingkungan PT ANA (perusahaan nikel di Morut).
“Kami mengharapkan dukungan dan partisipasi semua pihak agar pelaksanakan PSU pada tanggal 19 April 2021 dapat berjalan lancar,” ujarnya.
Anwar mengapresiasi usulan KPU Morut yang sudah berjalan dengan baik meskipun masih ada kekurangan. Ia berharap semua pihak agar mendukung pelaksanaan PSU. Persoalan distribusi logistik kepada daerah terpencil akan menjadi bahan penting dalam pembahasan di DPR RI.
Wagub kesempatan itu setuju bila nantinya mesti harus menggunakan trasnportasi udara menuju lokasi desa PSU. Ia memberikan saran agar mengkomunikasikan kepada PT IMIP, Poso energi atau Kapolda.
PJ Bupati Morut Dr. Yopie Morya Immanuel Patiro
mengaku telah membuat surat kepada PT ANA untuk meliburkan karyawannya saat pelaksanaan PSU. Dirinya juga menyatakan setuju menempuh Desa terpencil Menyoe lewat transportasi udara.**
Editor/sumber : andono wibisono/Biro Adpim Setdaprov
