Bungku,- Capaian kinerja Pemerintahan Tahajud yang disampaikan Ketua DPRD Morowali, Kuswandi menanggapi penilaian Kemendagri RI mendapat sanggahan balik salah seorang tokoh Partai Demokrat Morowali, Azis Kabaratta.
Kepada media ini, Sabtu (19/6/2021), Azis mengatakan terlalu dini mengklaim bahwa pemerintahan Tahajud telah banyak mencapai prestasi seperti yang dijelaskan Kuswandi.
Jujur kata Azis, sangat sulit melakukan klaim akan pencapaian pemerintah yang baru berjalan kurang dari tiga tahun, sedangkan dua periode saja masih ada yang terbengkalai yang belum selesai walau dari dua periode sebelumnya telah mengantarkan Morowali menjadi bintang dunia.
‘’Pendidikan dan Kesehatan Gratis termasuk capaian IPM dan pertumbuhan ekonomi diatas rata-rata nasional. Sebaiknya pemerintah Morowali saat ini fokus pada penyelesaian terbengkalainya janji politik yang belum terselesaikan dari pada melakukan klaim keberhasilan,’’ ungkapnya.
Ketua Bakomstra DPC Partai Demokrat Morowali menjelaskan, bahwa soal WTP itu sebenarnya prestasi yang diperoleh dari melanjutkan program sebelumnya saja, karena 2018 itu adalah masih APBD pemerintahan sebelumnya karena Tahajud masuk di akhir tahun.
“Mana mungkin bisa WTP 2018 kalau tata kelola sebelumnya tidak bagus atau jangan-jangan WTP yang bisa dibeli. Jadi bukan prestasi kalau 2019 dan 2020 itu WTP, karena dasar-dasar tata kelola keuangan sudah diletakan oleh pemerintahan sebelumnya Mari berpikir rasional, keliru bilang tiga kali berturut-turut, baru dua kali yaitu 2019 dan 2020 itupun atas tata kelola dari pemerintahan sebelumnya,’’ serangnya.
Soal PAD hal wajar kalau meningkat akibat investasi terus meningkat, produksi semakin besar, itu sama artinya tinggal memetik apa yang sudah ditanam sebelumnya.
“Bahkan menurut saya, sangat ironis karena PAD itu besar justru hanya karena semakin banyaknya tenaga kerja asing masuk di Morowali, harusnya Pemerintah Daerah jangan mengandalkan PAD dari sektor tersebut karena kehadiran TKA justru merampas lapangan kerja masyarakat lokal,’’ jelasnya.
Soal efisiensi katanya berhasil dikendalikan dengan tidak memotong belanja modal, Azis mempertanyakan kenapa belanja modal itu tidak diarahkan untuk merealisasikan janji-janji kampanye seperti Rp200 juta perdesa, janji pupuk gratis, bukan dengan lari dari janji dengan mengalihkan masyarakat bertani organik sebagai pengalihan isu janji pupuk gratis. Karena sebagian masyarakat mungkin belum mengetahui apa itu pupuk organik semisal pupuk dari kotoran ternak.
Mengenai penghargaan koran Sindo sebagai KD berinovasi, Azis mengatakan sangat ironi dengan adanya pengumuman resmi pihak Kemendagri dimana Morowali satu-satunya kabupaten di Sulteng yang tidak dapat dinilai inovasinya oleh Kemendagri alias disclamer, dan soal tata kelola kesehatan belum ada yang baru, semua masih lanjutan pemeritahan sebelumnya.
Menanggapi pembangunan infrastrukur di kepulauan, Azis berpendapat bahwa itu bukanlah hal yang baru, karena sifatnya hanya lanjutan dari program sebelumnya.
“Pembukaan jalan di zaman sebelumnya sudah dilakukan, sekarang sisa melanjutkan dengan peningkatan dari jalan pengerasan ke pengaspalan jadi, bukan hal yang baru lagi.’’ tandas Azis. **
Jurnalis kailipost.com: Bambang sumantri
