Morowali,- Koordinator Forum Bungku Barat Bersatu (FBBB), Moh.Rizal meminta agar DPRD Morowali segera melakukan hearing terhadap persoalan yang terjadi di Kecamatan Bungku Barat.
Hal itu disampaikannya kepada media ini, Kamis (16/12/2021) setelah penyerahan surat resmi permintaan hearing dari FBBB dan Saber Korupsi, di Sekretariat DPRD Morowali.
Hal utama yang ditekankan Rizal adalah masalah nilai ganti rugi lahan warga di lokasi rencana pembangunan pabrik pengolahan bijih nikel PT Baqshuo Taman Industri Investment Group (BTIIG), dimana beberapa desa masuk dalam kawasan industri, antara lain Topogaro, Tondo, dan Ambunu.
Rizal yang juga merupakan Pimpinan Kota Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (PK-FNPBI) Kabupaten Morowali, mengatakan bahwa tidak semua masyarakat menyetujui besaran ganti rugi lahan di sekitar kawasan, karena banyak lahan dan tanaman warga yang masih produktif.
“Maka dari itu, secepatnya DPRD mempertemukan pihak perusahaan dengan masyarakat yang memiliki lahan, kami ini juga tidak alergi dengan investasi, akan tetapi semuanya harus ada kesepakatan, karakter masyarakat ini kan berbeda, mungkin ada yang lagi butuh uang sehingga biar diganti rugi dengan harga rendah diterima juga, tapi kalau ada warga yang belum benar-benar membutuhkan dana apalagi tanamannya masih produktif, untuk apa dia minta ganti rugi….????” ujarnya.
Selain itu kata Rizal, masih ada masalah lain yang perlu dibahas tuntas antara masyarakat dengan perusahaan, dan DPRD Morowali selaku pemegang amanah rakyat harus segera mengambil sikap. ***
Reporter: Bambang Sumantri
