Selain itu, kata Menteri Suharso, harapannya antara pemerintah pusat, pemerintah daerah serta industri yang ada, dapat berkolaborasi dalam membangun daerah (Morowali) ini.
“Kalau sekolah dasar yang kemudian tidak bisa diadakan oleh pemerintah daerah, apa persoalannya? Pemerintah daerah juga tidak harus lagi berpikir seperti birokrat, tapi industri. Persoalan jalan juga seperti itu. Ada yang bisa menjadi kewajiban negara, menjadi kewajiban provinsi, dan kabupaten/kota,” jelasnya.
Sementara itu, mewakili Bupati, Sekda Morowali, Yusman Mahbub mengatakan, kawasan IMIP sudah ditetapkan menjadi kawasan proyek strategis nasional.
Pertumbuhan ekonomi di Morowali begitu signifikan, dengan investasi terbesar di Sulteng untuk tahun 2022 sebesar Rp 74 triliun.
“Menjadi beban kerja pemerintah daerah selama ini. Dampak investasi yang besar di Morowali. Apa bebannya? Pertama pendidikan, tahun ini kami butuh 104 ruang belajar baru untuk menampung siswa akibat banyaknya tenaga kerja yang masuk. Di Bahodopi saja, satu desa bisa ada 4 TK. Kedua masalah kesehatan. Kita punya puskesmas, tapi sudah tidak bisa menampung lagi akibat melimpahnya migrasi penduduk dari wilayah-wilayah lain ke Bahodopi untuk bekerja disini. Kemudian di sektor perhubungan, transportasi. Dan lingkungan hidup, serta akibat-akibat yang lain,” urainya.
