JAKARTA – Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengungkapkan praktik curang dalam distribusi beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) berpotensi menimbulkan kerugian negara hingga Rp100 triliun jika dibiarkan berlarut-larut.
Amran menjelaskan, para oknum pengusaha beras kerap mengoplos beras SPHP—yang seharusnya dijual terjangkau untuk masyarakat—menjadi beras premium.
Ia menyebut, dari total pasokan ke toko, hanya 20 persen yang dipajang di etalase sesuai peruntukan, sementara 80 persen lainnya mereka oplos.
“SPHP diserahkan ke toko, hanya 20 persen dijual apa adanya, sisanya dicampur dan dijual sebagai beras premium. Itu jelas satu kerugian besar untuk negara,” beber Amran saat memberi keterangan, Rabu (17/7/2025).
Ia menyebutkan, jika praktik ini terus berlangsung selama lima hingga sepuluh tahun, potensi kerugiannya akan jauh melampaui Rp100 triliun.
“Kita estimasi dengan tim. Tahun ini saja potensi kerugiannya bisa Rp99 triliun. Kalau dibiarkan, angka itu bisa lebih besar,” tegasnya.
Ia meminta aparat penegak hukum bertindak cepat dan tegas. “Kami sudah melacak dan menyerahkan kasus ini ke penegak hukum. Penyelidikan sedang berjalan,” tambahnya.
