LUWUK – Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mengingatkan kepala daerah di tengah ekonomi nasional yang mulai menguat, agar bekerja dengan kolaboratif antarwilayah. ‘’Bukan zamannya kerja sendiri sendiri. Karena interkoneksitas antar daerah dan kolaborasi yang kuat yang mengambil keuntungan dan manfaat adalah masyarakat,’’ tegas Anwar.
Karena pemerintah pusat menerapkan sistem dana transfer ke daerah yang benar benar sampai pada penerima manfaat, yaitu masyarakat. Dengan demikian seluruh postur dan skema belanja daerah mesti tepat, solutif dan terukur sampai ke masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan gubernur ketika melakukan koordinasi dan evaluasi Program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Senin (17/11/2025) di Kota Luwuk, Kabupaten Banggai.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030 harus tetap berpedoman pada program Asta Cita, ‘’Anggaran ke daerah menurun hingga 40%. Maka daerah harus kreatif menarik dana pusat dengan menjadikan Asta Cita sebagai paspor. Program nasional harus kita tarik sebanyak mungkin ke Sulawesi Tengah,” imbuh gubernur.
Gubernur juga menyoroti peluang ekonomi dari program nasional, seperti 307 Sekolah Penggerak Pangan Gizi (SPPG) yang membutuhkan suplai telur dan bahan pangan lainnya.
Menurut gubernur, hal ini dapat memicu pertumbuhan ekonomi baru di masyarakat daerah. ‘’Tidak ada lagi zaman bekerja sendiri-sendiri. Kita tidak bisa menyelesaikan masalah ini tanpa kolaborasi. Ini bukan soal penghargaan, tapi bagaimana memanfaatkan peluang dengan melaksanakan program Asta Cita secara maksimal,” tegas gubernur.
“Program prioritas presiden seperti makanan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, koperasi merah putih, hingga sekolah rakyat semuanya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kita harus memastikan implementasinya berjalan optimal di Sulawesi Tengah,” ujar Anwar.
Gubernur juga menegaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030 harus tetap berpedoman pada program Asta Cita, ‘’Anggaran ke daerah menurun hingga 40%. Maka daerah harus kreatif menarik dana pusat dengan menjadikan Asta Cita sebagai paspor. Program nasional harus kita tarik sebanyak mungkin ke Sulawesi Tengah,” imbuh gubernur.
Gubernur juga menyoroti peluang ekonomi dari program nasional, seperti 307 Sekolah Penggerak Pangan Gizi (SPPG) yang membutuhkan suplai telur dan bahan pangan lainnya.
Harapan gubernur, tahun 2026 seluruh program Asta Cita dapat terealisasi hingga 100 persen. Rakor dan evaluasi Asta Cita penanda Provinsi Sulawesi Tengah sebagai provinsi pertama yang melaksanakan koordinasi program Asta Cita di tingkat daerah. Evaluasi lebih lanjut akan dilakukan secara berkala untuk dilaporkan langsung kepada Presiden RI. ***
