DPRD DORONG GUBERNUR TERBITKAN WIUP DI PT CPM
Safri juga mengungkapkan, DPRD Sulawesi Tengah telah mengambil langkah konkret dengan mendorong Gubernur Sulawesi Tengah untuk mengeluarkan rekomendasi penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT CPM di Poboya.
“Kami telah mendorong Gubernur Sulawesi Tengah untuk mengeluarkan rekomendasi penciutan WIUP PT CPM di Poboya. Rekomendasi tersebut telah diserahkan secara resmi kepada Kementerian ESDM pada 29 Oktober 2025 lalu,” jelas Safri.
Langkah tersebut, menurutnya, bertujuan memperjuangkan aspirasi masyarakat agar memiliki akses legal melalui Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
“Langkah ini merupakan bagian dari upaya memperjuangkan aspirasi masyarakat Poboya agar memperoleh WPR, sekaligus memastikan hak-hak penambang rakyat dipenuhi secara legal, tertib, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ucapnya.
