Safri menambahkan bahwa polemik ini menjadi cermin bahwa tata kelola industri nikel di Sulawesi Tengah membutuhkan penguatan pengawasan, koordinasi lintas kementerian, serta keterbukaan informasi kepada publik.
“Ini bukan hanya soal investasi dan angka-angka produksi. Ini soal nyawa manusia, soal lingkungan, dan soal kredibilitas tata kelola industri nikel kita,” ujarnya.
Mantan aktivis PMII ini juga mengingatkan Gubernur Sulawesi Tengah agar memiliki posisi tawar kuat di hadapan investor demi melindungi kepentingan masyarakat.
“Jangan sampai hilirisasi yang seharusnya membawa nilai tambah bagi daerah, justru meninggalkan beban sosial dan ekologis bagi generasi mendatang,” pungkasnya. ***
