Olehnya penetapan tersangka dengan minimal dua alat bukti, tidak terpenuhi. Dikarenakan termohon (Polda Sulteng) dalam fakta persidangan tidak bisa menunjukan keterangan ahli sesuai dengan pasal tersebut.
Pertimbangan lainnya, yaitu pada pasal 1 ayat 2 KUHP, pada asas transitoir yang menyatakan bahwa, apabila ada UU baru mengenai hal sama maka digunakan aturan yang paling menguntungkan tersangka. Dalam hal ini harus menggunakan UU No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
