Oleh : Founder kailipost.com
DISKURSUS Pajak daerah lagi trending menjadi polemik di masa kampanye Pilkada Kota Palu 2024. Demikian laporan di rapat redaksi kailipost.com secara vebinar, Rabu 9 Oktober 2024. Cluenya adalah ‘Hadianto menekankan pajak sebagai pendapatan asli daerah sebagai prioriti adalah hal yang salah’ begitu kira kira saya simpulkan di webinar internal jajaran redaksi kailipost.com
Memang penting memahami terlebih dahulu. Apa artinya Pajak. Dan apa artinya Retribusi. Dan apa persamaan dari kedua kebijakan pemerintah daerah soal itu. Dengan demikian alat peningkatan fiskal daerah baik dari retribusi dan pajak daerah tidak dijadikan black operation di Pilkada.
Tiga pekan lalu saya mengikuti paparan mitra sebuah lembaga survei terkenal di Indonesia. Rekan mitra Litbang Kompas, di Jakarta. Menemani Mayjen (purn) Agusto. Salah satunya dipaparkan model model dan antisipasi black operation dan counter black operation. Khususnya pasti akan digunakan di Pilkada 2024. Orang mengenalnya sejak lama kampanye negatif atau kampanye hitam.
Isu pajak dan retribusi dijadikan alat menyerang petahana Hadianto Rasyid menurut kajian saya ‘bagai peluru hampa’ saja. Kenaikan fiskal daerah dimana – mana menjadi alat penting menumbuh kreatifkan pendapatan asli daerah. Sulawesi Tengah bahkan naik pendapatan kendaraan bermotor (PKB) itulah yang mendongkrak hingga Rp 2,2 triliun PAD saat ini. Naik APBD sampai 6,3 triliun.
Menyerang Hadi dengan banyaknya penerapan pajak dan retribusi akan mudah dipatahkan. Karena tiga tahun menjadi Wali kota, Palu banyak perubahan. Kecuali Palu tidak berubah maka operasi hitam ‘Hadi dan Pajak’ sangat manjur.
