Muhammad Safri, Sekretaris Komisi III DPRD Sulteng sedang kunjungan ke daerah pemilihannya (Kudapil) di Morowali dan Morowali Utara mengingatkan bahwa yang terpenting dari itu semua adalah kepentingan rakyat dan lingkungan tidak dapat diabaikan.
‘’Penetapan NEPIE sebagai PSN bukan keputusan serampangan, itu melalui mekanisme dan dasar hukum yang jelas dari pemerintah pusat,” ujarnya kepada awak media, Sabtu (7/2/2026).
Safri menilai, status PSN proyek NEPIE telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, serta Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024 yang secara eksplisit mencantumkan NEPIE di Parimo dan NEMIE di Morowali sebagai proyek PSN di sektor industri nikel.
“Dalam regulasi tersebut, NEPIE tercatat resmi sebagai proyek strategis nasional, jadi secara administratif dan hukum, statusnya sudah sah,” bebernya.
Ketua Fraksi PKB ini menyatakan dukungannya terhadap konsep green industry (industri hijau) yang diusung oleh NEPIE. Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) Sulteng berharap kehadiran industri ini membawa efek domino positif bagi masyarakat lokal, mulai dari terbukanya lapangan kerja hingga pelibatan pengusaha daerah.
“Keberadaan kawasan industri ini harus memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Parimo. Kita ingin melihat pertumbuhan ekonomi daerah meningkat melalui pelibatan pengusaha lokal dan penyerapan tenaga kerja yang masif,” tambahnya.
Meski mendukung, Safri memberikan peringatan keras agar aspek lingkungan tidak dikesampingkan. Ia menekankan bahwa predikat industri hijau harus dibuktikan dengan praktik nyata di lapangan, bukan sekadar pemanis dokumen atau strategi pemasaran semata.
“Komitmen industri hijau tidak boleh berhenti hanya pada jargon. Hal ini harus diterapkan secara nyata dan konsisten, mulai dari tahap perencanaan hingga operasional, agar tidak mengorbankan kelestarian alam,” tegas Safri.
