HARUS UNTUNG BUKAN BUNTUNG
Menurut Safri, investasi besar seperti NEPIE dan NEMIE harus sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Ia menolak jika proyek justru memicu konflik agraria atau kerusakan ekosistem.
“Perlindungan ruang hidup masyarakat dan lingkungan adalah syarat mutlak, jangan sampai rakyat jadi korban atas nama investasi,” ucapnya.
Di sisi lain, Safri menyoroti minimnya informasi dari Pemerintah Provinsi terkait proyek ini. Ia secara khusus meminta Gubernur untuk mengevaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang dinilai kurang proaktif.
“OPD semestinya menjadi garda depan dalam mendukung pemerintahan Anwar–Reny, bukan justru pasif dan membiarkan kepala daerah bekerja sendirian menghadapi sorotan publik tanpa dukungan data yang transparan,” cetusnya.
Safri menilai ketertutupan informasi merupakan bumerang yang dapat memicu keresahan di tengah masyarakat. Mengingat Sulawesi Tengah menjadi kontributor terbesar investasi hilirisasi nasional pada 2025 menurut BKPM, komunikasi publik yang sistematis menjadi harga mati.
“Kasihan gubernur kalau terkesan bekerja sendiri tanpa dukungan jajarannya. OPD harus proaktif menjelaskan ke publik agar masyarakat memahami arah kebijakan serta manfaat besar dari investasi ini bagi daerah kita,” pungkasnya. ***
